TajukNasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU) mempertegas komitmennya dalam mendukung pengembangan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi. Hal ini dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Transmigrasi sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan kolaborasi ini akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur penting seperti jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas umum untuk menunjang pengembangan wilayah transmigrasi.
“Kami memiliki beberapa penugasan strategis yang harus dilaksanakan bersama Kementerian Transmigrasi, terutama untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar di lokasi-lokasi transmigrasi yang telah ditentukan. Kami berharap ada arahan lebih lanjut agar kerja sama ini berjalan efektif,” ujar Dody di Jakarta, Jumat (29/11).
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menambahkan bahwa prioritas utama dalam sinergi ini adalah membangun konektivitas antarkawasan, irigasi untuk pertanian, dan infrastruktur pemukiman.
“Untuk mendukung pengembangan transmigrasi, kami akan membangun jalan akses, jembatan menuju pasar, jaringan irigasi, hingga fasilitas pengolahan air baku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kemudahan distribusi hasil panen,” jelas Diana.
Dalam bidang sumber daya air, Kementerian PU akan mendukung pembangunan jaringan irigasi untuk lahan pertanian di kawasan transmigrasi. Sementara di bidang bina marga, pembangunan jalan akses utama dan lingkungan menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas masyarakat.
Dody juga mengusulkan pembentukan tim kecil dari kedua kementerian untuk merancang detail kebutuhan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan. “Kami sudah berpengalaman bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam membangun jaringan irigasi. Untuk transmigrasi, kami membutuhkan tim khusus agar perencanaan lebih matang dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian PUPR. Ia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi dan meningkatkan kesejahteraan warga transmigran.
“Kami akan mendata secara detail kawasan prioritas yang memerlukan infrastruktur, seperti jalan, pengairan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan dukungan Kementerian PUPR, kami yakin pengembangan kawasan transmigrasi dapat lebih terintegrasi dan sinergis dengan visi besar Presiden untuk pemerataan pembangunan,” tutur Iftitah.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kawasan transmigrasi yang mandiri, terhubung, dan produktif sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
