TajukNasional Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik tajam dari Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari.
Azhari menilai kebijakan ini bersifat gegabah dan dapat merugikan kedaulatan negara, terutama terkait dengan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pesisir laut Tangerang.
“Terbitnya HGB di laut pesisir Tangerang merupakan bukti nyata keterlibatan negara dalam melawan kodrat negara kepulauan yang berdaulat. Pembiaran terhadap munculnya sertifikat pesisir laut untuk reklamasi PSN adalah tindakan melawan hukum,” kata Azhari, Senin (20/1).
Azhari juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencederai kedaulatan negara dan meminta pihak-pihak yang terlibat, termasuk Presiden Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pejabat ATR/BPN, pejabat daerah di Banten, serta politisi yang dianggap terlibat, untuk bertanggung jawab secara hukum.
Ia berpendapat bahwa jika mereka terbukti terlibat dalam penerbitan HGB di wilayah laut Tangerang, mereka harus dihukum sebagai bentuk supremasi hukum.
Azhari juga menyoroti dampak jangka panjang dari kebijakan ini, yang menurutnya dapat merusak ekosistem dan biodiversitas lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang mengeksploitasi tanah dan air negara demi kepentingan pribadi.
“Proyek PSN ini merupakan pintu masuk bagi neo-imperialisme yang dapat mengancam kekuatan rakyat Indonesia. Kebijakan yang tergesa-gesa ini harus diusut secara hukum untuk menjaga marwah pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas Azhari.
