TajukPolitik – Pakar Ekonomi sekaligus Politikus Indonesia, Rizal Ramli mengatakan resah dan terganggu melihat pejabat serta ahli yang menganggap bahwa subsidi BBM jenis Petralite bagai bakar uang.
“Saya terganggu dan bahkan kesel ketika membaca pejabat-pejabat dan ahli abal-abal mengatakan bahwa subsidi petralite bagaikan bakar uang,” ucapnya melalui keterangan tertulis, Senin (19/9).
Menurutnya, BBM Bersubsidi jenis Petralite itu justru digunakan oleh golongan menengah kebawah bukan golongan menengah atas.
“Mohon maaf majoritas yg pakai petralite itu 120 juta pengendara sepeda motor, yang menggunakan motornya untuk bekerja dan anter istri & anak. Rata-rata 240 juta orang naik motor, itulah golongan menengah bawah,” lanjutnya.
Justru menurut Rizal Ramli, Pemerintah yang melakukan pembakaran uang dengan mengutang kepada negara-negara lain yang memiliki bunga tinggi.
“Pembakar uang paling besar itu pejabat yang ngutang jor-joran dengan bunga ketinggian, Sehingga tahun depan, Indonesia harus bayar bunga utang saja Rp 441 trilliun dengan cara ngutang lagi ” ucapnya.
Selain itu, ia menyarankan agar Pemerintah mengurangi dan melakukan negosiasi perihal utang yang memberatkan negara.
“Pemerintah Jokowi sudah terikat pinjol. Itu yg harus dikurangi, dengan negosiasi utang, bukan bikin susah 240 juta rakyat Indonesia! Ngerti!,” tegasnya.
Pemerintah resmi telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Solar dan Pertalite serta BBM non-subsidi Pertamax sejak 3 September 2022.
Kenaikan BBM ini pun banyak menuai kontra, termasuk di kalangan para pekerja atau buruh yang menuntut agar harga BBM diturunkan dengan alasan harga minyak mentah dunia telah turun di bawah 100 dollar AS per barrel.
Lantas, dapatkah harga BBM subsidi dan non-subsidi turun?
Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, untuk penyesuaian harga BBM tidak bergantung terhadap minyak mentah dunia saja.
“Komponen penentu harga bukan hanya harga minyak mentah, tapi juga misalnya kurs. Harga minyak mentah masih fluktuatif,” katanya, Minggu (18/9/2022).
Dia menambahkan, untuk BBM non-subsidi, bisa saja ada penyesuaian harga lagi mengacu terhadap minyak mentah dunia dan pergerakan kurs rupiah. Namun, untuk harga BBM subsidi, kebijakannya menjdi kewenangan pemerintah.
“Kalau yang non-subsidi kita memang evaluasi berkala. Kalau yang subsidi kewenangannya ada di regulator,” katanya.
