TajukPolitik – Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu membantah ucapan Presiden Jokowi yang merasa dirinya sebagai pejabat politik.
Said Didu menyinggung asal gaji Presiden Joko Widodo adalah berasal dari APBN berarti Jokowi bukan pejabat politik tetapi pejabat publik.
Pada beberapa waktu yang lalu, Jokowi diketahui mengundang sejumlah ketua umum partai yang berkoalisi dengan pemerintah di Istana Negara. Namun, partai NasDem tidak mendapatkan undangan tersebut meski masih dalam koalisi pendukung Jokowi.
Jokowi mengungkapkan alasan tidak mengundang partai NasDem ke Istana Negara. Disebutkan oleh pria asal Solo itu, partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut telah memiliki koalisi yang berbeda.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Saya itu pejabat publik sekaligus pejabat politik. Kalau saya bicara politik ya boleh dong,” kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi yang dibantah Said Didu yaitu ketika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berkata jika ia juga pejabat politik. Mantan pejabat di Kementerian BUMN pun menyinggung asal gaji kepala negara itu.
“Bpk Presiden yth, semua pjbt yg digaji dari uang rakyat adlh pjbt publik/pjbt Negara. Pjbt Negara bisa jabatan politik atau bukan,” kata Said Didu.
Menurutnya, dengan gaji yang berasa dari rakyat tersebut, tidak dikenal istilah pejabat politik. Apa pun wilayah kepemimpinannya, mereka adalah pejabat publik.
“Presiden, Menteri, Gub/Bup/Walkot adlh pjbt Negara jabatan politik.Jadi tdk dikenal istilah pjbt politik. Semoga jelas,” ujar Said Didu dikutip tajuknasional.com dari akun Twitter miliknya.
Pertemuan antara Jokowi dengan partai koalisinya dilakukan pada Selasa, 2 Mei 2023. Dalam perjumpaan tersebut, ada enam pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang ditemui dengan membahas sejumlah strategi politik menuju 2024.
Pertemuan sendiri membahas tentang capres dan cawapres 2024 mendatang. Meski Prabowo Subianto sempat mengelak dan mengatakan bahwa pertemuan membahas tentang ekonomi Indonesia.
