TajukNasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang resmi dimulai pada 6 Januari 2024, masih menuai kontroversi di tengah pelaksanaannya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkapkan bahwa meski terdapat beberapa kekurangan, hal itu wajar karena program ini masih berada pada tahap awal.
“Namanya masih tahap awal, wajar jika masih ada kekurangan di sana-sini. Namun prinsip utamanya adalah program makan bergizi gratis ini harus sukses,” kata Jansen Sitindaon dalam akun X pribadinya, Rabu (8/1).
Menurut Jansen, dalam hal ini, tidak seharusnya ada oposisi yang mengkritik program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak-anak, perempuan hamil, dan masyarakat umum. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar pelaksanaan MBG berjalan lebih baik seiring waktu.
“Yang penting mari kita awasi bersama pelaksanaannya di bawah. Kritis boleh, tapi tidak perlu nyinyir. Agar hari ke hari pelaksanaan MBG ini semakin lebih baik di daerah dan tempat kita masing-masing,” ujarnya.
Jansen juga berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini dijauhkan dari praktik korupsi, guna memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Jansen menyatakan bahwa rakyat Indonesia seharusnya merasa beruntung dengan adanya program ini, karena ini merupakan bagian dari ideologi kerakyatan yang dijunjung tinggi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo adalah Presiden yang sangat ideologis, dan ideologinya adalah kerakyatan. Itu sudah beliau tegaskan di banyak kesempatan,” jelas Jansen.
Menurutnya, tugas para pembantu Presiden adalah untuk menerjemahkan dan menjalankan ideologi tersebut dalam program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Program makan bergizi gratis adalah salah satu contoh nyata dari implementasi ideologi kerakyatan Presiden Prabowo.
MBG dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi, antara lain Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Dengan cakupan yang luas dan pelaksanaan yang terus diperbaiki, Jansen mengajak semua pihak untuk mendukung kesuksesan program ini sebagai bagian dari upaya mensejahterakan rakyat Indonesia.
