TajukNasional Kementerian Transmigrasi (Kementrans) terus menggagas pendekatan baru dalam pembangunan kawasan transmigrasi yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Paradigma baru ini diusung Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman sebagai strategi utama dalam memajukan kawasan transmigrasi agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (8/11), Juru Bicara Kementrans, Irwan Fecho, menjelaskan bahwa paradigma baru ini akan mengubah cara Kementrans dalam mendekati pembangunan kawasan transmigrasi.
Menurutnya, fokus perubahan ini adalah menciptakan harmoni dan kesejahteraan di antara warga transmigran dan penduduk lokal di kawasan transmigrasi. “Keharmonisan dan kesejahteraan adalah dua hal yang saling berkaitan. Tidak mungkin ada persatuan tanpa kesejahteraan, begitu pula sebaliknya,” ujar Irwan.
Paradigma baru yang diperkenalkan oleh Menteri Iftitah ini didasarkan pada lima prinsip utama: reposisi, redefinisi, reaktualisasi, revitalisasi, dan restrukturisasi. Langkah pertama, reposisi, bertujuan untuk merubah peran Kementrans dari yang sebelumnya berfungsi sebagai pengarah dan operator utama, menjadi fasilitator dan integrator yang mendukung peran daerah. Pendekatan ini mengubah sistem kebijakan dari model “top-down” menjadi “bottom-up,” serta memindahkan pendekatan dari sentralistik ke desentralistik. Dengan ini, Kementrans akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan mampu memberdayakan daerah dalam mengelola program transmigrasi.
“Reposisi ini sangat penting karena kami ingin memastikan kebijakan yang diambil adalah hasil dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat transmigran serta masyarakat lokal yang tinggal berdampingan,” ujar Irwan, yang juga putra asli Kalimantan Timur.
Dalam hal redefinisi, Menteri Iftitah menekankan pergeseran fokus dari sekadar memindahkan penduduk ke daerah baru menjadi orientasi pada kesejahteraan bersama, baik bagi transmigran maupun penduduk lokal. Hal ini berarti setiap program transmigrasi kini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan di kawasan transmigrasi.
Prinsip revitalisasi juga diterapkan dalam paradigma baru ini, di mana fokus yang sebelumnya lebih mengutamakan pembangunan kawasan baru, kini bergeser ke arah pemberdayaan kawasan transmigrasi yang telah ada. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan alam dan sumber daya lingkungan di sekitar kawasan transmigrasi.
“Kalau dulu transmigrasi sering dianggap merusak hutan dan lingkungan, sekarang kami fokus pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan,” jelas Irwan.
Selain itu, prinsip reaktualisasi dalam pendekatan ini juga mengubah perspektif Kementrans agar lebih inklusif, sehingga tidak lagi terkesan eksklusif dan sektoral. Program transmigrasi kini dijalankan dengan semangat kolaborasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta para pemangku kepentingan lokal untuk memastikan keberhasilan program. “Dengan cara ini, program transmigrasi dapat lebih menyeluruh dan memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” tambah Irwan.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, telah menginstruksikan seluruh jajaran Kementrans agar dalam perencanaan hingga pelaksanaan program transmigrasi, indikator utama yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan dan persatuan masyarakat. Menurut Iftitah, program transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, melainkan juga mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang berkontribusi pada pertumbuhan nasional.
Pendekatan baru ini diharapkan akan mendorong terbentuknya kawasan transmigrasi yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis, serta mendukung pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.
