TajukNasional Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti rekonstruksi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi serta Inovasi (Kemendiktisaintek) dalam menindaklanjuti instruksi presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial (Bansos) tidak boleh mengalami pemotongan atau pengurangan.
“Tadi disampaikan pagu awal sekian, kemudian ada efisiensi sekian, berharap bisa dikembalikan ke semula. Hal seperti ini seharusnya sudah dikomunikasikan sejak awal, bukan baru disampaikan sekarang seperti menyesali keadaan,” ujar Himmatul dalam rapat Komisi X DPR RI bersama mitra kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Himmatul menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh sampai merugikan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar kementerian memahami aturan yang berlaku sebelum membuat perubahan anggaran.
“Instruksi presiden sudah jelas bahwa Bansos tidak boleh dipotong. Ketika melakukan revisi anggaran, apakah sudah mempertimbangkan undang-undang? Jangan sampai seolah-olah Presiden Prabowo digiring pada narasi melanggar UU,” tegas Himmatul Aliyah.
Menurut Himmatul, kebijakan efisiensi yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Prabowo. Ia meminta para menteri berhati-hati dalam menyusun anggaran agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan pemerintah.
“Instruksi Pak Prabowo sudah jelas, tapi seolah-olah nama baik beliau dicemarkan dengan kebijakan yang tidak sinkron. Sebagai kader Gerindra, saya merasa ini harus dikoreksi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti adanya aksi demonstrasi terkait tunjangan kinerja (Tukin) dosen yang bahkan sampai ke Istana Negara. Menurutnya, situasi ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan jika tidak segera ditangani dengan baik.
“Mohon kementerian terkait, khususnya Kemendiktisaintek, memberikan kejelasan soal anggaran Tukin. Alhamdulillah ada sinyal positif, tapi bagaimana realisasi Rp 2,5 triliun untuk Tukin ini? Kapan akan dicairkan? Masyarakat perlu kejelasan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak dosen yang masih menunggu kepastian terkait sertifikasi mereka yang belum terselesaikan oleh Kemendiktisaintek. Oleh karena itu, ia meminta kementerian segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan akademisi.
