TajukPolitik – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono banjir kritik lantaran pengguna Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan harus bayar tarif Rp3.500 meski tak naik transportasi umum.
Warganet dengan akun Twitter @BosPurwa pun melontarkan sindiran kepada Heru Budi.
“Terima kasih Pak Heru.. Kini Lewat Skywalk Kebayoran Bayar Rp 3.500 Meski Tak Naik TransJakarta,” tulis akun @Bospurwa.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho memastikan Skywalk Kebayoran Lama dibangun bukan sebagai jembatan penyeberangan orang (JPO). Sehingga, warga yang melintas Skywalk Kebayoran Lama itu tetap harus bayar seperti pengguna Transjakarta lainnya.
“Ya (harus bayar), khusus mau ke Transjakarta dan KRL Commutter Line,” kata Hari Nugroho yang dikutip redaksi, Selasa (7/2).
Menurutnya, pembangunan Skywalk Kebayoran Lama diperuntukkan untuk meningkatkan konektivitas moda transportasi publik, yakni Transjakarta koridor 13,Transjakarta koridor 8 dan KRL Commutter Line.
Sehingga, ucapnya, setiap orang yang akan mengakses Skywalk Kebayoran Lama itu harus memiliki kartu akses seperti pengguna Transjakarta lainnya.
“Jadi memang itu skywalk utk memudahkan penumpang ketiga moda transportasi. Bukan sebagai jembatan penyeberangan orang umum. Jadi,harus pakai kartu,” kata Hari.
Komisi D DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Pemanggilan ini buntut aduan warga yang mesti membayar Rp 3.500 ketika melewati Skywalk Kebayoran Lama.
“Saya kira kita khususnya Komisi D akan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, kepada wartawan, Selasa (7/2/2023).
Politikus Golkar itu mengaku kaget saat mengetahui warga mesti merogoh kocek Rp 3.500 demi bisa melintas di Skywalk Kebayoran Lama. Dia pun menyayangkan kebijakan tersebut mengingat pembangunan skywalk menggunakan APBD DKI.
“Terus terang saya kaget dengan kebijakan biaya Rp 3.500 untuk warga menggunakan Skywalk Kebayoran Lama ini, yang mana ini dibangun melalui APBD dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Judistira juga mempertanyakan mekanisme pemungutan retribusi tersebut. Karena Karena itulah, dia menagih penjelasan Dinas Bina Marga beserta pihak terkait lainnya.
