TajukPolitik – Anggota Komisi VI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta Kementerian investasi melakukan pengawasan yang ketat dalam investasi implementasinya perlu diawasi.
Herman Khaeron menegaskan investasi jangan hanya skedar persoalan nilai kuantitatif namun harus melihat sisi kualitatif.
“Bahwa investasi jangan hanya kepada persoalan nilai. hanya padpersoalan kuantitatif tapi harus kualitasnya. Investasi juga harus diawasi sisi-sisi kawasan lingkungan hidupnya. Penggunaan lahannya sehingg ainvestasi benar-benar bernilai Benar-benar meningkatkan taraf hidup masyarakat,” jelas Heman saat Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Investasi Kepala BKPM RI, Senin (01/3).
“Ironis lah kalu investasi hanya mengejar terhadap UMR,” lanjutnya.
Namun Herman juga apresiasi kinerja Kementerian Investasi yang selalu melampaui target yang ditetapkan.
“Apakah dari seluruh target besaran investasi yang ada ini terealisasi tidak dalam ataukah angka ini adalah angka realisasi. Apakah ini angka komitmen ataukah angka realisasi. Kalau tidak salah pada rapat sebelumnya saya sudah meminta kalau memang nilai investasi ini naik terus saya meminta data, ” ujar
Menurutnya, data tersebut untuk mengetahui apakah data tersebut menunjang nilai yang disampaikan dalam pemaparan.
“Sampai saat ini saya belum dapat data itu, jadi saya mohon nanti saya data-datanya investasi di mana saja. Apakah ini komitmen atau realisasi mana datanya untuk memperlihatkan bahwa angka ini tentunya mentriger terhadap pertubuhan ekonomi,” tutur Herman.
Menurut Herman, harapannya dengan investasi yang sangat besar ini bisa mensejahterakan rakyat jika angka tersebut bebar-benar terealisasi.
“Bila angka ini benar-benar make sense betul-betul terealisasi dan memang ada wujudnya yang bisa dibuktikan dengan angka-angka tersebut,” ujarnya.
Herman juga meminta tentang investasi yang mangkrak untuk diselesaikan.
Politisi Demokrat ini meminta kerja satgas-satgas yang dibentuk kementerian investasi clear and clean.
“Bahwa ini semata-mata untuk mempercepat investasi. Bahkan satgas ini juga dibangun untuk penataan terhadap penggunaan seluruh sumber daya alam ayang ada di negeri kita,” jelasnya.
Menurutnya penataan harus dijelaskan segmentasinya apa, apakah apakah hanya persoalan izin tetapi tidak dijalankan dan tidak ada perkembangan.
“Kalau melihat terhadap 2078 IUP yang diusulkan dicabut, kategori itu mana saja berapa besar yang masuk kategori izin yang memang dia tidak dijalankan, berapa ribu izin yang digadaikan ke Bank. Kemudian 2051 IUP yang dicabut pada akhirnya, ada 580 IUP yang kemudian diterbitkan kembali. Ada 33 IUP nikel yang dipulihkan karena mungkin memenuhi standar untuk hilirisasi,” jelasnya.
Herman minta penjelasan masih tersisa banyak, perkembangannya mau diapakan 1.500 izin lainnya.
“Tentu ini untuk memperlihatkan clear and cleannya terhadap beberapa izin yang ditangani satgas,” tukasnya.
