TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memberikan dampak signifikan terhadap sektor investasi di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan BPI Danantara menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Herman menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah untuk memperkuat pembiayaan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan energi. “BPI Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi untuk menjamin ketersediaan pembiayaan, terutama bagi sektor infrastruktur dan energi,” ujar Herman dalam rilis media yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diyakini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan terbentuknya lembaga ini, investasi akan berkembang, menopang pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa BPI Danantara akan berperan sebagai mitra kerja DPR RI. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan BPI Danantara masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Saat ini, proses penyelarasan dengan revisi UU BUMN tengah berlangsung untuk memastikan adanya landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“BPI Danantara akan menjadi mitra kerja DPR dan berada di bawah pengawasan legislatif. Selain itu, akan ada mekanisme pengawasan internal yang diterapkan langsung oleh lembaga tersebut. Komisi VI DPR saat ini sedang membahas revisi UU BUMN, dan kami berharap dapat segera disahkan,” pungkasnya.
Dengan adanya pembentukan BPI Danantara, diharapkan ekosistem investasi nasional semakin kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
