TajukNasional Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyoroti urgensi mempermudah akses kredit perbankan untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Hal ini disampaikan Fathi dalam kunjungan kerja spesifik bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung, yang bertujuan mengevaluasi kinerja sektor jasa keuangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pembiayaan.
Menurut Fathi, kebutuhan mendesak akan pembiayaan sering kali membuat masyarakat mencari alternatif yang mudah dan cepat. Sayangnya, banyak yang akhirnya terjebak pada pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi dan praktik yang tidak transparan.
“Banyak masyarakat yang terdesak kebutuhan mendadak, tetapi sulit mengakses kredit formal. Hal ini mendorong mereka mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan pinjol ilegal yang justru membawa risiko besar,” ujar Fathi dalam keterangannya, Rabu (20/11).
Fathi menegaskan pentingnya perbankan untuk hadir lebih inklusif dan memberikan solusi pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat kecil. Ia menyebut, skema kredit yang sederhana dan terjangkau dapat menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan pinjol ilegal.
“Perbankan harus lebih ramah kepada masyarakat kecil. Prosedur yang rumit sering kali membuat mereka enggan mendekati lembaga keuangan formal, padahal di situlah keamanan finansial bisa dijamin,” katanya.
Fathi juga mengapresiasi langkah tegas OJK dalam menutup ribuan platform pinjol ilegal. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya ini perlu diimbangi dengan tindakan preventif dan edukatif. Literasi keuangan, menurutnya, menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami risiko dan memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Langkah represif penting, tetapi edukasi dan kemudahan akses ke lembaga keuangan formal lebih krusial. Kita perlu sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pemerintah untuk membangun ekosistem keuangan yang sehat,” tegas Fathi.
Ia menambahkan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal adalah tantangan utama yang harus diselesaikan. Dengan menciptakan sistem yang transparan dan ramah pengguna, masyarakat dapat diarahkan ke solusi pembiayaan yang lebih bertanggung jawab.
“Kita tidak hanya berbicara soal memberantas pinjol ilegal, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat memiliki pilihan yang aman dan mendukung kesejahteraan mereka,” jelas Fathi.
Melalui kunjungan kerja ini, Fathi berharap kebijakan yang dihasilkan mampu mendukung kebutuhan rakyat kecil sekaligus menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas. “Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa memberdayakan masyarakat sekaligus melindungi mereka dari praktik keuangan yang merugikan,” tutupnya.
