TajukPolitik – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, mengomentari pernyataan Faisal Basri yang meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 1 Februari 2023.
“Masak memecat majikan sendiri,” ujar Gigin dikutip tajuknasional.com, Kamis (2/2).
Sebelumnya, Ekonom senior Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Permintaan ekonom Universitas Indonesia (UI) tersebut disampaikan ketika dirinya menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Faisal Basri awalnya memaparkan ciri-ciri negara yang korup, salah satunya memotong pajak. Dia menyebut salah satu kebijakan pemerintah pada 2018 lalu yang membebaskan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 20 tahun bagi investor yang berinvestasi lebih dari Rp 30 triliun.
Faisal Basri mengkritik benturan konflik kepentingan atau conflict of interest sejumlah anak buah Presiden Joko Widodo yang berkelindan dengan posisi strategis di dunia bisnis.
Dua di antara sejumlah pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pernyataan ini Faisal kemukakan saat menjadi pemateri dalam acara “Peluncuran Corruption Perception Index 2022 oleh Transparency International Indonesia (TII)”.
“Raja conflict of interest itu adalah Moeldoko. Ada di pusat Istana,” kata Faisal.
Faisal bahkan menyebut, di lingkungan istana, Moeldoko mengurus Online Single Submission (OSS).
Adapun OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi. Sistem ini mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat.
Kemudian, Moeldoko juga menangani pengadaan barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
“Itu kan yang namanya petty corruption,” ujar Faisal.
Ia juga menyoroti jabatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).
Selain itu, Faisal mempersoalkan posisi Luhut yang memiliki perusahaan penghasil kendaraan motor berbasis tenaga listrik.
Dia kemudian menyeret nama Luhut yang disebutnya memiliki industri sepeda motor.
