TajukNasional Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Pernyataan ini menanggapi peluang yang diungkapkan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, terkait potensi pembatalan ambang batas parlemen oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya kira ini langkah yang baik. Dengan parliamentary threshold 4 persen, banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan karena partai yang mereka pilih tidak lolos ambang batas. Sebagai contoh, pada Pemilu 2024 lalu, PPP hampir masuk dengan suara 3,9 persen, dan PSI dengan hampir 3 persen. Namun, suara itu hilang karena tidak memenuhi ambang batas,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).
Eddy mengungkapkan bahwa sekitar 16 juta suara pemilih hilang pada Pemilu 2024 akibat penerapan ambang batas parlemen. Hal ini dinilai tidak adil bagi para pemilih yang telah menyalurkan suaranya. “Kurang lebih sekitar 16 juta suara hilang hanya karena pembatasan 4 persen parliamentary threshold. Jika ke depan tidak ada pembatasan, partai yang memiliki satu atau dua anggota parlemen tetap bisa masuk, tetapi harus melakukan dialog untuk membentuk fraksi gabungan di parlemen,” jelasnya.
Doktor Ilmu Politik dari FISIP UI itu juga meyakini bahwa penghapusan ambang batas parlemen dapat menciptakan keadilan demokrasi. “Untuk keadilan demokrasi kita, jangan sampai ada suara rakyat yang hilang. Jika parliamentary threshold dan presidential threshold bisa dihapus atau setidaknya diturunkan serendah mungkin, itu akan menjadi langkah besar bagi demokrasi kita,” tambah Eddy.
Wacana ini pertama kali mencuat setelah putusan MK yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan ini dapat membuka peluang serupa untuk parliamentary threshold. “Pembatalan presidential threshold memberikan secercah harapan bagi partai politik, termasuk PBB, untuk mendapatkan representasi yang lebih adil,” ujar Yusril dalam pidatonya di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Selasa (14/1/2025).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian terkait isu ini. “Saya sudah memerintahkan staf untuk mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) dan melibatkan para ahli guna merespons kemungkinan ini,” ujar Tito usai rapat di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2025).
Dengan adanya wacana penghapusan parliamentary threshold, diharapkan sistem politik di Indonesia menjadi lebih inklusif, memberikan ruang bagi berbagai partai politik, serta memastikan tidak ada suara rakyat yang terabaikan.
