Tajuk Politik – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pernyataan Luhut soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Luhut mengatakan saat ini pemerintah sedang berhitung untuk menaikkan harga BBM subsidi. Jokowi disebutnya akan bicara ke publik soal keputusannya.
“Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini,” papar Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan virtual, Jumat (19/8/2022).
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut pernyataan Luhut tersebut dinilai membuat masyarakat lantas berbondong-bondong membeli BBM Pertalite. Dampaknya kuota semakin menipis dari yang ditetapkan 23 juta kiloliter (KL).
“Mohon maaf saya kritik Menko Marinves Pak Luhut Pandjaitan yang mengumumkan bahwa minggu depan akan ada kenaikan BBM. Ini terjadi rush di mana-mana, di pom bensin, pom bensin Pertamina khususnya, di-rush oleh pengguna Pertalite. Ini mempengaruhi lagi fluktuasi kuota yang tidak terduga,” kata Sugeng kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
Sugeng mengklaim terjadi kelangkaan Pertalite terlebih sejak ada pernyataan Luhut. “Ini terjadi rush angka yang sangat fluktuatif dalam 3 hari ini, kan minggu lalu diumumkan ‘minggu depan akan ada kenaikan BBM’ waduh boleh cek kalian di pom bensin terjadi kelangkaan bahkan,” ujarnya.
Dengan melihat laju konsumsi Pertalite yang sangat tinggi, Sugeng memperkirakan kuota 23 juta KL akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Untuk itu, pemerintah diminta menyetujui penambahan kuota 5 juta KL.
“Kita setuju di DPR, tapi pemerintah sendiri justru tidak menyetujui, melalui Banggar tentunya Banggar tidak menambah kuota 5 juta KL dan diperkirakan akhirnya per bulan Oktober sudah habis ini kuota yang ada. Ini sudah mau memasuki awal September, tinggal 1 bulan lagi itu diperkirakan kuota sudah habis,” ujarnya.
Hari ini rencananya Komisi VII DPR RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina (Persero), namun pelaksanaannya harus ditunda karena BUMN energi tersebut belum siap dengan data dan opsi menyangkut BBM.
“Ingat kita tidak boleh gegabah karena dari opsi-opsi, dari data-data itu kita ingin membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak paling strategis hari ini,” bebernya.
