TajukPolitik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron mendorong Pertamina melakukan pengawasan secara digital untuk mengikis kecurangan SPBU nakal.
Herman menilai penting pengawsan digital karena titik kelemahan Pertamina hanya pada pengawasan.
“Tangan direktur utama atau direksi lainnya cukup mampu bisa mengkoordinasikan seluruhnya dengan komposisi yang saat ini ada. Justru saya melihat hanya satu titik kelemahan itu adalah dalam pengawasan,” tutur Herman saat Rapat Dengar Pendapat Direksi pertamina dengan komisi VI DPR Ri, Kamis (28/3).
Menurut Herman, tidak seluruhnya SPBU-SPBU yang memiliki merk Pertamina dimiliki langsung oleh Pertamina. Tetapi dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lain yang menggunakan kemitraan dengan Pertamina.
“Dalam pengawasan ini penting, satgas ini lebih efektif memeberikan pengawasan apalagi sudah benar Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan tata Niaga yang di bawahnya ada Direktorat Metrologi ini melakukan sweeping,” tuturnya.
Herman Khaeron juga yakin bahwa SBPU nakal bukan milik Pertamina tapi milik kemitraan dan harus dilakukan pengawasan yang ketat. Bila mungkin ia berharap dilakukan pengawasan secara digital.
“Ke depan harus ada digitalisasi penyaluran BBM kepada SPBU, terhadap keakuratan ukuran. Kalau bisa dilakukan bisa mengurangi pelanggaran-pelagaran mereka yang mengambil untung secara mikro secara sepihak. Digitalisasi bisa dikembangkan ke seluruh direktoratnya,,” jelas Herman.
Dia juga menegaskan sebenarnya Pertamina ini sudah kerja keras dan tidak mudah. Oleh karena itu Hemran meminta Direksi Pertamina membuat Blue Print untuk 5 tahun ke depan dalam mempertahankan ketahanan energi, mempersiapkan berbagai event penting yang tidak boleh kekurangan energi dibuat lima tahun ke depan.
“Apa yang jadi kendala ini yang semestinya muncul sehingga keputusan politik yang lahir di DPR bukan hanya mengawasi jalanya Pertamina, tetapi juga mendiskusikan apa yang ke depan lebih baik,” jelas Herman.
Rencana lima tahun ke depan dapat mengikis kekurangan Pertamina, dan mengurangi pelanggaran dalam pengawasan.
“Saya setuju jargas menjadi lini bisnis utama dengan base on nya bisa saja nanti dengan LNG bisa. Saya pernah menantang ibu bagaimana kalau ke depan ibu bisa melakukan distribusi minyak dan gas ini melalui pemipaan di seluruh jaringan. Mungkin untuk ujicoba Jawa atau Jabodetabek sehingga jalan raya tidak dipenuhi oleh tanki-tanki mobil pengisi BBM,” tukasnya.
Herman juga menilai positif kinerja Pertamina dalam mengantisipasi kebutuhan BBM dan LPG menjelang mudik dan balik Idul Fitri 2024.
Dia bilang, persiapan Pertamina dalam menghadapi cuti lebaran tahun ini, lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, Pertamina bukan cuma mengantisipasi arus mudik tetapi juga arus balik lebaran.
“Saya memberikan apresiasi bahwa kesiapan Idul fitri dari tahun ke tahun semakin baik dan semakin terencana, serta dipersiapkan dengan baik. Dulu enggak pernah ada armada penjemput. Sekarang ada motor-motor yang siap mengantar BBM saat terjadi kemacetan. Terima kasih karena semakin tahun menyiapkan dengan semakin baik,” ujar Herman.
Namun Herman memberikan catatan kepada Pertamina agar mulai melakukan evaluasi keberadaan Subholding Pertamina.
“Apakah dengan subholding ini lebih baik, ataukah lebih baik dulu Pertamina yang power full dalam satu atap bisa melaksanakan berbagai kebijakan negara,” tutur Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Pertamina, Kamis (28/3).
Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan negara sampai saat ini yang ditugasi untuk ketahanan energi dan kedaulatan energi.
“Saya memberikan apresiasi bahwa kesiapan menghadapi idul fitri semakin membaik dan semakin terencana. Saya mengamati dari tahun ke tahun dulu tidak pernah ada armada jemput sekarang sudah ada armada jemput dengan motor-motor yang dipersiapkan, stok yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan yang sangat tinggi,” jelasnya.
Politisi demokrat ini juga mengatakan, secara umum seluruh subholding bahwa eksistensi Patra Niaga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kilang. Kalau kilangnya cukup Patra Niaga juga stoknya cukup, bahkan kalau tidak cukup harus dibantu crued oil maupun BBM yang siap digunakan oleh sub holding.
Menurutnya, memang tidak mudah mengurus ketersediaan BBM di seluruh tanah air, karena dengan negara kepulauan Pertamina dituntuk bukan hanya mendistribusikan namun harus satu harga.
