TajukNasional Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo, mengkritisi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait rendahnya serapan anggaran tahun 2023. Pada pertengahan Agustus 2024, realisasi anggaran BRIN masih berada di angka 81,46 persen, yang dianggap kurang memuaskan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8), Sartono mengajukan beberapa pertanyaan kritis mengenai kinerja BRIN.
“Saya melihat dalam laporan BRIN terkait realisasi anggaran ini masih sangat rendah, hanya sekitar 81 persen. Apa sebenarnya kendala yang menyebabkan serapan anggaran ini tidak optimal? Bahkan belanja pegawai juga tidak mencapai sembilan puluh persen,” tanya Sartono. Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk BRIN, terutama dalam menjalankan program riset dan inovasi yang seharusnya menjadi prioritas nasional.
Sartono, yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Demokrat, juga menyoroti transisi peneliti dan pegawai di BRIN. Menurutnya, proses transisi sumber daya manusia (SDM) ini mungkin menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi anggaran. “Apakah transisi peneliti dan pegawai ini yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan baik? Ini penting untuk dijelaskan sebagai landasan perencanaan bagi kepemimpinan BRIN di masa mendatang,” lanjutnya.
Selain masalah serapan anggaran, Sartono juga mempertanyakan sejauh mana BRIN berhasil mendorong hilirisasi hasil riset yang telah dilakukan. Undang-undang IPTEK mengamanatkan agar hasil penelitian dapat dihilirisasi dan dikomersialisasikan, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan teknologi dan peningkatan ekonomi nasional. “Kami berharap hasil penelitian BRIN dapat menjadi dasar untuk produk yang bisa dikomersialisasikan. Ini penting, tidak hanya untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi ke depan,” tegas Sartono.
Dalam kesempatan yang sama, Sartono juga memberikan apresiasi kepada BRIN atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pencapaian ini menunjukkan bahwa secara administrasi, BRIN telah menjalankan tata kelola keuangan dengan baik.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, mengakui bahwa penyerapan anggaran memang belum optimal, terutama di sektor belanja modal. Ia menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh belum tuntasnya kontrak terkait pengadaan belanja modal, khususnya untuk proyek yang dibiayai melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), seperti konstruksi kapal riset. “Penyerapan anggaran masih 81,46 persen, sebagian besar karena kontrak untuk proyek-proyek besar, seperti kapal riset, belum tuntas,” kata Laksana Tri Handoko.
Dengan demikian, rapat tersebut menekankan pentingnya perbaikan dalam manajemen anggaran BRIN, serta dorongan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hasil riset dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Sartono berharap agar BRIN dapat lebih efektif dalam pengelolaan anggaran dan SDM, serta lebih fokus dalam hilirisasi produk penelitian untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
