TajukNasional Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang digelar pada Rabu (21/8/2024), Anggota Komisi XI DPR RI, Siti Mufattahah, menyoroti evaluasi dan efisiensi anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk tahun anggaran 2023. Rapat ini diadakan di Jakarta dengan agenda utama membahas laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN 2023.
Siti Mufattahah, yang merupakan politisi Fraksi Partai Demokrat, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program-program prioritas nasional. Ia mempertanyakan apakah Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap program-program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2023. Ia juga meminta klarifikasi mengenai hasil evaluasi tersebut serta tindakan apa yang telah diambil sebagai tindak lanjut dari temuan evaluasi.
“Kami memerlukan penjelasan yang lebih detail mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut dari program-program yang telah dijalankan. Ini penting agar kita bisa melihat seberapa efektif penggunaan anggaran yang telah dialokasikan,” ujar Siti dalam rapat tersebut.
Siti juga menekankan pentingnya pengukuran kinerja terhadap penggunaan anggaran untuk program-program prioritas nasional. Ia meminta penjelasan terkait indikator kinerja utama yang belum tercapai dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perencanaan anggaran di masa mendatang.
“Seberapa akurat perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi akhirnya? Apa saja pelajaran yang dapat diambil untuk perencanaan anggaran di tahun-tahun mendatang?” lanjutnya.
Selain itu, Siti juga menyoroti pentingnya Kementerian PPN/Bappenas dalam memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan negara, termasuk pelaksanaan audit internal. Ia meminta informasi mengenai korelasi antara penggunaan anggaran dan pencapaian target pembangunan nasional yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Apakah terdapat sektor-sektor prioritas yang mengalami keterlambatan atau hambatan dalam pencapaian targetnya? Bagaimana strategi Kementerian dalam menangani masalah-masalah tersebut?” tanya Siti dengan tegas.
Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat XI ini juga meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya memastikan anggaran digunakan secara optimal dan ingin mengetahui hasil dari langkah-langkah yang telah diambil, serta apakah ada program atau kegiatan yang kurang efektif dalam mencapai output yang diharapkan.
Dengan demikian, rapat kerja ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama dalam konteks program-program prioritas nasional yang diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Melalui evaluasi yang komprehensif dan upaya peningkatan efisiensi, diharapkan anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
