TajukNasional Anggota Komisi XI DPR RI dari Demokrat, Fathi, memberikan tanggapan terkait kebijakan baru yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang tata cara pemberian pinjaman dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Ia mengapresiasi langkah inovatif tersebut namun menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan yang tepat sasaran.
“Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan dana SAL demi mendukung program prioritas pemerintah. Namun, proses pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fathi dalam pernyataannya di Jakarta.
Fathi menyoroti aturan dalam kebijakan tersebut, yang memungkinkan pinjaman dari dana SAL diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, dan badan hukum lain yang ditugaskan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa penyaluran pinjaman harus mempertimbangkan kesiapan penerima agar penggunaannya tepat sasaran.
“Kami akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan atau distribusi manfaat yang tidak adil. Semua pihak yang menerima pinjaman harus memiliki kapasitas untuk mengelolanya secara efektif,” kata Fathi.
Sebagai wakil rakyat, Fathi menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini. Ia juga mendorong evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana SAL.
“Komisi XI akan memantau secara ketat pelaksanaan kebijakan ini. Jangan sampai tujuan baik untuk mendorong efisiensi fiskal justru menciptakan masalah baru, seperti penyalahgunaan atau ketidakmerataan manfaat,” tambahnya.
Fathi mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait, untuk bersinergi dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Menurutnya, yang paling penting adalah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kebijakan ini harus mampu memberikan dampak nyata, baik melalui peningkatan layanan publik maupun pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pengelolaan keuangan negara yang bijak,” tutup politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
