TajukPolitik – Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru agar benar-benar fokus menuntaskan permasalahan Ibu Kota dan menjadikannya kota global.
Menurutnya, banyak persoalan yang ada di Jakarta yang hingga kini belum juga tuntas, sehingga gubernur berikutnya harus bekerja keras agar Jakarta bisa menjadi lebih baik.
“Pemimpin Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kedepan harus FOKUS urus Jakarta dan mampu tuntaskan berbagai persalahan yang ada, menuju Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global,” tulis Mujiyono dalam akun X @RAMujiyono, Senin (24/6).
Mujiyono meminta kepada calon gubernur DKI Jakarta yang memperebutkan kursi DKI 1 agar tidak memanfaatkan Pilkada Jakarta 2024 sebagai panggung politik untuk menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
“Bukan hanya menjadikan Jakarta sebagai PANGGUNG POLITIK menuju 2029,” lanjut dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan masih banyak permasalahan yang terjadi di Ibu Kota saat semarak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Kota Jakarta. Menurutnya, penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dalam kawasan Jabodetabekjur belum optimal dilakukan.
Mujiyono menilai problem utama yang harus dipecahkan dalam menata Jakarta adalah menata kawasan sekitarnya. Terlebih lagi, belum adanya penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dengan wilayah penyangga juga menjadi masalah.
Menurutnya, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global harus mampu melakukan sinkronisasi program pembangunan kawasan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. “Permasalahan utama Jakarta seperti, kemacetan, banjir, air bersih dan persampahan akan lebih efektif diselesaikan jika ditangani pada level kawasan,” ujar Mujiyono di Jakarta, Sabtu (22/6).
Mujiyono berharap bahwa Undang-undang Nomor 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat benar-benar dilaksanakan, khususnya dalam menata kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. Politikus Demokrat ini juga menyoroti pengembangan budaya Betawi yang masih minim dilaksanakan, meskipun secara regulasi sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Menurutnya, jika ditata dan difasilitasi dengan baik, kebudayaan Betawi dapat menjadi roda penggerak ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Pemda DKI harus lebih aktif membangun kolaborasi dengan para pekerja seni Betawi, dunia usaha, lembaga pendidikan, sanggar, dan sebagainya untuk membangun fasilitas umum yang bernuansa Betawi, membuat pentas seni, dan pagelaran budaya.
Ia juga menambahkan bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai kawasan destinasi wisata masih kurang mendapatkan perhatian. Pemerintah perlu memprioritaskan beberapa hal, di antaranya penyediaan sarana transportasi antar pulau. Kurangnya konektivitas antar pulau mengakibatkan warga harus menyewa kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang menyebabkan harga-harga menjadi lebih mahal.
“Memperbanyak penyediaan instalasi pengolahan air (IPA), membangun rumah sakit minimal tipe C dan menyediakan sarana pengolahan sampah,” urainya.
Selain itu, Mujiyono juga menekankan perlunya perhatian terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di Jakarta, khususnya dalam perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta. Masih ada sekitar 23 persen penduduk Jakarta yang bermukim di permukiman kumuh atau di kampung-kampung kota dengan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai.
“Perlu ada upaya besar dan langkah-langkah terobosan untuk melakukan perbaikan atau ‘upgrading’ kawasan permukiman padat penduduk sehingga menjadi permukiman yang layak huni,” tutupnya.
