Selasa, 14 Januari, 2025

Setelah Dipecat jadi Kader Demokrat, Akhirnya Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Jhoni Allen dari DPR

TajukPolitik – Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2018-2024 yang memberhentikan Jhoni Allen Marbun sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat.

Dilansir dari salinan Keppres yang dibenarkan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (14/9/2022), pemberhentian itu ditetapkan pada 7 September 2022.

Keppres tersebut pun telah ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Adapun Keppres berisi dua poin. Pertama, meresmikan pemberhentian dengan hormat drh Jhoni Allen Marbun sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Utara II dan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2019-2024.

Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua, keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Saat dikonfirmasi pada Rabu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, penetapan pemberhentian Johni Allen tersebut sudah melalui proses yang sesuai prosedur.

“Kalau sudah langkap syarat-syaratnya, Presiden tinggal menetapkan saja. Karena DPP Partai Demokrat sudah Ketua DPR dan sudah diterima, maka prosesnya dapat dilanjutkan,” ujar Faldo.

“Ini proses administrasi biasa saja. Semuanya sudah di atur dalam UU MD3. Kita ikut alur yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat mencopot atau melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Jhoni Allen Marbun sebagai anggota DPR.

PAW itu dilakukan setelah Jhoni dipecat dari Partai Demokrat karena dianggap terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta di Partai Demokrat.

“Dalam rilis DPP disampaikan bahwa setelah pemecatan selanjutnya proses PAW di DPR,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron pada 1 Maret 2021.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini