TajukPolitik – Pemerintah daerah saat ini sedang menjalankan proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Salah satu jalur yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan PPDB setiap tahunnya adalah jalur zonasi.
Sistem zonasi ini bertujuan untuk menghilangkan stigma mengenai sekolah favorit dan meratakan kualitas pendidikan di semua sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa jalur zonasi sebenarnya merupakan langkah yang baik untuk menghapus anggapan adanya sekolah favorit.
“Namun kenyataannya tetap orang mendesak pengen masuk sekolah favorit karena mungkin kualitas atau jaminan sekolah ini bisa meloloskan ke jenjang yang lebih baik lagi,” kata Dede saat ditemui di Soreang Kamis, 6 Juni 2024.
Namun, dalam praktiknya, banyak orang tua dan siswa yang tetap menginginkan masuk ke sekolah tertentu dengan anggapan bahwa masih ada sekolah favorit.
Hal ini sering kali memunculkan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan zonasi, seperti pemalsuan identitas dan praktik titip menitip.
Kecurangan ini mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.
Dede Yusuf mengakui bahwa permasalahan ini telah diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan solusi.
“Saya sudah mengusulkan kepada pemerintah agar ada perubahan sistem pada PPDB ini. Tapi kelihatannya dari pemerintah mengatakan memperbaiki sistem tapi tidak mencabut PPDB. Sekarang ini sudah dibuat aturan baru di mana sistem ini diperbaiki,” jelasnya.
DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan, akan mengawasi pelaksanaan peraturan baru pada PPDB tahun ini.
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat mengurangi kisruh yang sering terjadi pada proses PPDB sebelumnya.
Dede menegaskan pentingnya pemantauan terhadap implementasi peraturan baru ini untuk melihat efektivitasnya.
“Kita akan lihat, kita akan pantau apakah peraturan-peraturan baru yang ada sekarang ini masih menyebabkan kisruh, kalau misalkan masih menyebabkan kisruh maka kita akan minta tahun depan akan diganti,” ujar Dede Yusuf.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam memastikan bahwa sistem PPDB berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak.
Selain itu, Dede juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam menjaga integritas pelaksanaan PPDB.
“Pelaksanaan PPDB harus transparan dan bebas dari praktik-praktik curang yang merugikan banyak pihak,” tambahnya.
Dede Yusuf berharap dengan adanya aturan baru dan pengawasan ketat, pelaksanaan PPDB tahun ini bisa berjalan lebih baik dan adil. Jika masih terdapat masalah, ia tidak ragu untuk mengusulkan perubahan yang lebih signifikan pada sistem PPDB tahun depan.
“Kita harus pastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi,” tutup Dede.
Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan sistem PPDB diharapkan dapat menciptakan suasana pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia.
Peran aktif semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem zonasi tercapai dan stigma mengenai sekolah favorit dapat benar-benar dihapuskan.
