TajukPolitik – Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun mengatakan sistem pemilihan atau penentuan calon presiden (capres) pada partai PDIP termasuk cara yang feodal.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengatakan penentuan siapa yang akan diusung adalah hak istimewa bagi dirinya.
Mega mengingatkan bahwa ia adalah Ketua Umum PDIP. Ia mendapat mandat untuk menentukan capres sesuai amanat Kongres PDIP.
“Kan Saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai maka oleh Kongres partai diberikan lah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan,” jelas Megawati.
“Hee orang ngono kok saiki nungguin. Nggak dah. Urusan gw. Gile enak aja heh,” ujar Megawati sambil tertawa, mengipas dokumen dan senyum di hadapan ribuan kader.
Refly kemudian mengkritik cara kerja pemilihan capres, yang menurut dia seharusnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dirinya pun menganggap mekanisme PDIP agak feodal dalam menentukan Capres..
“Kalimat terakhir ini nggak juga ya, memang dari semua partai politik itu baru disebut-sebut tetapi yang terpenting adalah mekanisme partai politiknya yang katakanlah yang ‘rodo’ feodal,” kata Refly dari youtube channelnya yang dilansir oleh tajuknasional.com, Rabu (11/01).
“Ya saya tahu dulu ada perdebatan kader PDIP Adian Napitupulu ya mengatakan begini. Karena ini kesepakatan, forum tertinggi partai kongres memberikan kewenangan kepada PDIP lalu tidak demokratisnya di mana?” kata dia.
Menurut Refly, kalau melihatnya (keputusan ini) sebagai sebuah demokrasi yang sifatnya prosedural.
“Ada prosedurnya ya ditetapkan oleh kongres dan diberikan kewenangan satu orang secara prosedur,”jelasnya.
“Tetapi secara substantif, rasanya ya tetap patut dipersoalkan secara substansi. Prosedural yes, tapi substansi itu sama dengan demokrasi ala Orde Baru,” tambanya.
Ia mencontohkan, ketika ada pemilihan di MPR semua partai politik akan memilih Presiden Soeharto sebagai calon tunggal.
“Bahkan PDI pun yang sekarang baru siap berusia 50 tahun menjadi bagian dari sebuah seremonial politik seperti itu” ungkapnya.
