TajukPolitik – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Denpasar, Bali memberikan kritik pedas buntut kebijakan pembelian BBM jenis pertalite dengan aplikasi MyPertamina baru-baru ini.
Sebagaimana diketahui, pembelian bahan bakar minyak (BBM) tersebut dan solar diwajibkan untuk menginstal aplikasi khusus per-1 Juli 2022.
Uji coba mulai diterapkan di beberapa kota besar seantero Indonesia sebelum akhirnya ditetapkan secara permanen.
Mulai dari Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Banjarmasin, Bandung, Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Manado, Yogyakarta, dan Sukabumi.
Kendati penerapannya belum merambah hingga ke Bali, publik di Pulau Dewata sudah merespons negatif atas kebijakan kontroversial ini.
Kritik keras datang dari BPSK Denpasar, I Putu Suarta menyindir kebijakan tersebut terkesan dipaksakan dan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat.
“Kalau dipaksakan harus membeli pertamax tentu menambah beban pembiayaan masyarakat, terlebih situasi ekonomi belum pulih,” tutur Putu Suarta, Sabtu (02/07/22).
Seperti diketahui, regulasi berbasis aplikasi smartphone itu mengharuskan warga untuk membeli BBM jenis pertamax jika tidak mampu menunjukkan aplikasi MyPertamina.
Putu Suarta menuding kebijakan tersebut minim kajian dan sosialisasi, sehingga sangat rentan terhadap munculnya polemik dalam penerapannya.
“Tingkat kajiannya perlu dilakukan lebih cermat lagi, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif,” papar Putu Suarta.
Kritik pedas BPSK Denpasar sendiri cukup mewakili jeritan masyarakat Bali yang menolak keras penerapan pembelian pertalite untuk roda empat keatas dengan menggunakan MyPertamina.
Penggunaan aplikasi MyPertaminia bertujuan untuk masyarakat yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar hingga LPG 3kg atau “Gas Melon”.
Penggunaan aplikasi MyPertamina menjadi sorotan masyarakat karena tidak semua orang mempunyai handphone yang memadai dan tanggap teknologi.
Pada sebuah potongan video, nampak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi yang menyindir jika Indonesia tidak dapat berkembang karena terlalu banyak aturan dan regulasi.
Sindiran Jokowi termuat pada pidatonya yang menjadi video viral di sosial media.
Jokowi menyarankan agar Pemerintah jangan terlalu banyak membuat kebijakan dan aturan.
“Negara ini sudah kebanyakan peraturan,” sindir Jokowi pada potongan video yang diunggah oleh akun sosial media Instagram, @ndorobei.official, dikutip oleh Tim Suara.com, 2 Juli 2022.
“Dan negara kita ini bukan negara peraturan dan peraturan-peraturan ini membuat kita kejerat sendiri,” sambungnya.
Jokowi menilai jika Indonesia tidak fleksibel untuk menyikapi perubahan karena banyaknya aturan dan kebijakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan jika kefleksibelan sangat dibutuhkan Indonesia untuk berkembang.
“Semua negara maunya fleksibel, cepet merespons perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?” kritiknya.
Jokowi memberikan instruksi kepada bawahan hingga kepala daerah untuk tidak banyak membuat aturan dan kebijakan yang bisa menjerat diri sendiri.
“Apalagi yang meruwetkan dan membebani masyarakat, setop sudah setop,” ujar Jokowi
