TajukPolitik – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpidato saat menghadiri Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini yang merosot tajam. Ia bahkan menilai hukum saat ini tajam ke lawan, tumpul ke kawan.
“Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan,” kata AHY
AHY menyebut masalah ini sepatutnya tak terjadi di Indonesia. Pertama, mengamankan kawan politik dari proses hukum lantaran masuk kategori obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum.
Kedua, pihak yang menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik dengan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan.
AHY menilai saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Ia mengibaratkan kondisi rakyat saat ini seperti berada di jurang yang sebentar lagi jatuh.
“We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang. Sebentar lagi kita jatuh ke dalam demokrasi yang makin mundur ke belakang,” ujar AHY, Sabtu (20/5).
AHY mengatakan saat ini warga yang bersuara terhadap suatu isu dianggap sebagai musuh negara. Menurutnya, hal ini juga terjadi pada Demokrat, PKS, dan NasDem.
Dia pun menegaskan tak boleh ada warga yang merasa dibungkam oleh negara sendiri.
“Kita yang kritis, PKS, NasDem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semua?” katanya.
Selain itu, AHY juga mengatakan polarisasi tak boleh terus dipelihara demi kepentingan politik semata.
Karena itu, kata dia, Demokrat bersama NasDem dan PKS mengusung agenda besar perubahan pada semua sektor kehidupan masyarakat.
“Khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan, penegakan hukum dan keadilan, serta demokrasi dan kebebasan sipil,” katanya.
AHY menghadiri Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta bersama ketua Fraksi Partai Demokrat Ibas Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar, Kepala BPOKK Herman Khaeron, dan kepala BHPP Mehbob.
