TajukNasional Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti susunan keanggotaan Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang dinilai seharusnya tidak terafiliasi dengan kepentingan politik. Menurut Johan, keberadaan individu-individu yang memiliki hubungan politik dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memicu polemik karena banyaknya kader dari Partai Solidaritas Indonesi (PSI) yang menduduki posisi strategis dalam organisasi tersebut.
“FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional dan bebas dari afiliasi politik, demi menjaga objektivitas dan kredibilitas program,” ujar Johan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3/2025), seperti dikutip dari Parlementaria.
Johan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi. Khususnya dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Johan, jika semangat transparansi dan profesionalisme ini tidak dijaga, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan visi pemerintahan yang mengedepankan kepentingan nasional. Johan mendesak agar Menhut membuka mekanisme seleksi keanggotaan yang lebih transparan, mengutamakan profesionalisme, dan menghindari konflik kepentingan.
“Dengan adanya mekanisme seleksi yang terbuka dan berbasis kompetensi, diharapkan program FOLU Net Sink 2030 dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” tegas Johan.
Berdasarkan laporan, sedikitnya 11 kader partai tercatat sebagai anggota tim OMO FOLU Net Sink 2030 yang pendanaannya bersumber dari hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022.
Merujuk pada lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditetapkan sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, didampingi seorang wakil penanggung jawab. Dari total 43 anggota tim, sebanyak 12 orang atau 25 persen merupakan kader partai politik.
Dalam keputusan tersebut juga disebutkan besaran honorarium yang diterima oleh anggota tim, di antaranya: penanggung jawab menerima Rp50 juta per bulan, wakil penanggung jawab Rp40 juta, dewan penasihat ahli Rp25 juta, ketua pelaksana dan ketua harian Rp30 juta, serta anggota bidang Rp20 juta. Sementara itu, staf kesekretariatan bidang mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulan.
Johan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar program FOLU Net Sink 2030 tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata bagi masyarakat tanpa diwarnai kepentingan politik tertentu.
