TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, memberikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengutus empat kementerian terkait penanganan krisis di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja, yang ditugaskan untuk memastikan kelangsungan operasi Sritex demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang berpotensi terjadi di perusahaan tekstil besar ini.
“Mengapresiasi langkah positif Presiden Prabowo dalam mengerahkan empat kementerian untuk menyelamatkan Sritex, langkah ini diambil agar operasional perusahaan tetap berjalan dan menghindari terjadinya PHK massal bagi karyawan,” ujar Sartono pada Selasa (29/10/2024).
Di sisi lain, Sartono mengusulkan agar pemerintah lebih giat mendorong kampanye cinta produk dalam negeri. Ia menyatakan bahwa produk buatan Indonesia harus menjadi pilihan utama masyarakat karena kualitasnya tidak kalah dengan produk impor. Menurut Sartono, perlu adanya pendekatan yang lebih masif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya dukungan terhadap produk lokal.
“Produk dalam negeri berdampak besar bagi perekonomian kita. Maka, harus ada ‘bonding’ yang kuat antara produsen dan konsumen lokal agar penjualan produk dalam negeri dapat meningkat signifikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sartono yang juga politisi senior Partai Demokrat, mendukung adanya revisi atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Revisi ini, menurut Sartono, sangat diperlukan agar regulasi terkait barang impor dapat lebih ketat, terutama untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dengan produk dalam negeri. Sartono juga mengusulkan peningkatan pengawasan terhadap produk impor ilegal.
“Pengawasan terhadap barang impor ilegal harus diperketat, serta diperlukan tindakan tegas agar pelaku impor ilegal jera dan dampaknya bisa diminimalkan,” jelasnya.
Sartono juga meminta pemerintah untuk menyediakan kebijakan yang mendukung produksi barang lokal, seperti kerja sama dengan sektor swasta domestik dalam hal pembelian produk lokal. Ia menekankan pentingnya memberikan insentif yang dapat memacu pertumbuhan industri dalam negeri.
“Kebijakan terkait produksi lokal harus diperkuat, seperti mendorong sektor swasta untuk membeli produk lokal dan memberikan insentif untuk pembelian dalam negeri. Ini penting agar industri kita semakin berkembang dan dapat bersaing di pasar global,” tegasnya.
Sebagai informasi, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Putusan tersebut keluar karena Sritex serta anak perusahaannya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, dinyatakan gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada PT Indo Bharat Rayon.
Merespons hal ini, Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk segera mencari solusi yang memungkinkan penyelamatan Sritex. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengonfirmasi perintah ini dan menyebutkan bahwa kementerian-kementerian terkait akan mengevaluasi beberapa opsi untuk membantu perusahaan.
“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji berbagai opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” ujar Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya.
Kondisi Sritex yang pailit menjadi perhatian pemerintah karena perannya yang penting dalam industri tekstil nasional dan sebagai pemberi kerja bagi ribuan karyawan. Langkah penyelamatan perusahaan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, terutama di kalangan pekerja yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan tersebut.
