TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran infrastruktur untuk pagu tahun 2025 masih ditahan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Keputusan ini diambil sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum pengalokasian anggaran.
“Anggaran sementara ditahan oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden. Ini untuk memastikan koordinasi antar kementerian, termasuk dengan Kepala Bappenas, sebelum menentukan prioritas pembangunan,” ujar Dody di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Dody, langkah ini diperlukan agar perencanaan proyek infrastruktur lebih matang dan terarah. Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) juga dinilai krusial untuk memastikan akurasi data dan peta wilayah.
“Kita butuh perencanaan yang solid. Peta dan arahan harus jelas, supaya tidak ada kesalahan yang bisa menghambat proyek besar ini,” tambahnya.
Dukungan untuk Program Swasembada Pangan
Di sisi lain, Kementerian PU turut mendukung program percepatan (quick win) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, termasuk target swasembada pangan pada 2028.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa pembangunan bendungan menjadi prioritas untuk menunjang sistem irigasi dan pengairan lahan pertanian.
“Kami fokus pada swasembada pangan, terutama irigasi dan pengairan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan sistem pengairan mendukung produktivitas tanaman pangan,” ungkap Diana, Jumat (15/11), di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta.
Selain itu, Diana menambahkan bahwa tanggung jawab terkait sarana produksi pertanian (saprodi) akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian (Kementan), sementara Kementerian PU fokus pada pengelolaan air dan bendungan.
Langkah Terkoordinasi untuk Masa Depan Infrastruktur
Kementerian PU memastikan bahwa kebijakan penahanan anggaran ini bukanlah penghalang, melainkan strategi untuk memaksimalkan hasil pembangunan infrastruktur nasional. Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga, diharapkan arah pembangunan dapat lebih fokus dan berdampak langsung pada target swasembada serta kesejahteraan masyarakat.
