TajukPolitik – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho, menyatakan bahwa pembahasan amendemen UUD 1945 saat ini bisa menciptakan ketidakstabilan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Irwan sebagai respons terhadap Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, yang berbicara mengenai amendemen UUD 1945.
Amien Rais menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR saat menemui pimpinan MPR pada Rabu, 5 Juni 2024.
Menurut Irwan, selain bisa menciptakan ketidakstabilan politik, pembahasan amendemen UUD 1945 sekarang juga dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi pascapenyelenggaraan Pemilu 2024.
“Menurut saya membahas amandemen UUD setelah Pemilu dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu konsolidasi demokrasi yang baru saja berlangsung,” kata Irwan kepada wartawan pada Kamis, 6 Juni 2024.
Irwan, yang merupakan anggota Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembahasan amendemen UUD 1945, terutama terkait dengan pemilihan Presiden oleh MPR, tidak tepat dilakukan saat ini. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan pertanyaan publik yang luas.
“Ini kan kita baru selesai pilpres ya, presiden terpilih saja belum dilantik,” ujarnya.
Irwan juga menyarankan agar energi politik bangsa difokuskan pada implementasi program-program Prabowo-Gibran, bukan pada perubahan konstitusional yang mendasar. Menurutnya, fokus terhadap hal itu lebih dibutuhkan rakyat saat ini.
“Seharusnya wacana yang dibangun adalah tentang mempersatukan masyarakat, bukan malah membuatnya terpolarisasi,” tutur Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Irwan menambahkan bahwa usulan untuk mengamandemen UUD 1945 saat ini justru bisa memperburuk polarisasi politik di masyarakat.
Sebelumnya, Amien Rais mengunjungi pimpinan MPR pada Rabu, 5 Juni 2024. Amien mengatakan bahwa kunjungan itu turut membahas terkait amendemen UUD 1945.
“Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman,” kata Amien.
Amien juga mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
“Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” ujarnya.
Amien mengakui bahwa sebelumnya ia sempat berpikir naif saat mengubah aturan pemilu sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira bahwa konsep pemilu langsung akan jauh dari praktik politik uang.
“Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin,” ucap dia.
Amien berharap melalui amendemen, MPR akan menjadi lembaga tertinggi lagi. Menurutnya, dengan begitu akan memperkuat posisi MPR sebagai lembaga negara.
“Jadi waktu saya jadi Ketua MPR itu, presiden-presiden itu kemudian kalau bangun pagi, ‘Wah di atas saya masih ada Ketua MPR’, kalau sekarang kan nggak digubris,” ujarnya.
Melihat perdebatan yang ada, Irwan menegaskan kembali pentingnya menjaga stabilitas politik dan fokus pada implementasi program yang lebih dibutuhkan rakyat.
