TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan penjelasan terkait isu perpindahan pegawai dari bekas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke kementerian yang baru dibentuk di bawah kepemimpinannya. Hal ini terjadi setelah Kemenko Marves, yang dulu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dihapus dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY mengakui bahwa ada beberapa elemen tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kemenko Marves yang masih relevan dengan tanggung jawab di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. “Saya mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bahwa beberapa elemen dari Kemenko Marves masih sangat sesuai dengan tugas-tugas di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar AHY dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10).
Tidak hanya dari Kemenko Marves, AHY juga mengungkap bahwa pegawai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) akan turut bergabung untuk memperkuat struktur Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Namun, AHY menyatakan bahwa struktur pegawai serta fungsi dan tugas kementerian barunya ini masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah.
Koordinasi dengan Lima Kementerian Teknis
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh AHY akan membawahi lima kementerian teknis, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Kementerian baru ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Sebagai langkah awal, AHY juga memastikan bahwa dirinya akan berkantor di bekas gedung Kemenko Marves yang berlokasi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Saat ini, ia tengah mempersiapkan struktur organisasi di kementeriannya dan menunggu keputusan terkait penempatan pegawai.
“Saya masih menunggu keputusan terkait susunan deputi-deputi dan struktur di bawahnya yang berasal dari Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, dan lainnya. Kita harus pastikan apakah nomenklaturnya, tugas, dan fungsinya masih relevan dengan kebutuhan sekarang,” kata AHY.
Proses Rekrutmen dan Penyesuaian Struktur Organisasi
AHY juga menjelaskan bahwa proses penyesuaian pegawai dan struktur organisasi kementerian barunya ini membutuhkan waktu. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap posisi telah diisi oleh orang-orang yang kompeten dan sesuai dengan tugas-tugas yang ada.
“Saat ini, kami sedang memastikan apakah posisi yang ada sudah terisi atau masih kosong, sehingga mungkin perlu dilakukan rekrutmen baru,” tambahnya.
Dengan penataan ulang ini, AHY berharap dapat menciptakan struktur kementerian yang solid dan mampu mendukung program-program pembangunan infrastruktur secara optimal. Menurutnya, sinergi yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga sangat penting untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Pernyataan ini mencerminkan upaya AHY dalam mempersiapkan kementerian barunya untuk menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang kompleks. Dengan dukungan dari pegawai berpengalaman dari Kemenko Marves dan Kemenko Ekonomi, diharapkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat segera beroperasi dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.
