TajukPolitik – Pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu karena tidak fungsional dan hanya cenderung menghabiskan anggaran APBN.
Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya pihak-pihak yang membanggakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi.
“Pembangunan proyek infrastruktur Jokowi harus dilihat dari fungsionalnya. Kita lihat bagaimana misalnya fungsi dari proyek-proyek yang dibangun tersebut. Saya melihat masih banyak proyek yang tidak fungsional, bahkan tingkat urgenitasnya tidak signifikan, sehingga cenderung menghabiskan dana anggaran APBN,” ujar Saiful, Selasa (20/9).
Kalau saja mau berhemat dan memprioritaskan anggaran berdasarkan pada skala prioritas fungsi, maka tentu pembangunan akan terseleksi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan.
“Publik kan lebih melihat infrastruktur ini sebagai proyek yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga terus menerus dilakukan pembangunan meskipun nilai gunanya tidak signifikan bagi masyarakat,” kata Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini berharap, proyek yang ada tidak hanya menguntungkan pihak-pihak pelaksana proyek yang membuat anggaran negara boncos.
“Kalau terjadi demikian jelas tidak sehat, karena bukan untuk kepentingan umum tapi lebih kepada memuaskan kepentingan atau hazard pihak tertentu saja,” pungkas Saiful.
Memang pembangunan infrastruktur masif menjadi ciri khas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertamawalaupun banyak yang ahirnya tidak berfungsi.
Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong mengatakan Presiden Jokowi konsisten dalam pembangunan infrastruktur untuk kemajuan bangsa baik secara ekonomi maupun budaya.
Secara statisik perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini juga sangat meningkat. Sejumlah pembangunan terus diproses hingga masa akhir periode pemerintahan Jokowi.
“Presiden Jokowi sudah mencanangkan konsep Indonesia Sentris akan dikedepankan supaya terjadi distribusi pembangunan infrastruktur secara merata ke seluruh Indonesia,” ujar Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong.
Pembangunan insfrastruktur yang terkesan paling dipaksakan adalah kereta cepat jakarta-Bandung yang ahirnya memakai dana APBN walaupun awalnya berjanji tak sentuh APBN. Kemudia IKN yang konon akan menggunakan dana investor, nyatanya kini mamakai 20 persen anggaran APBN.
