TajukPolitik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 pada Kamis (14/03) di Aula Ombudsman RI, Jakarta.
Kegiatan Laporan Tahunan Ombudsman ini sebagai bentuk penyampaian capaian Ombudsman 2023, khususnya dalam hal pengawasan pelayanan publik.
Hadir membuka kegiatan secara langsung, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, ia mengemukakan bahwa kiranya aspek pemerintahan terus berbenah melalui kebijakan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan inklusif. Menurutnya, Ombudsman menjadi lembaga yang berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya apresiasi kiprah Ombudsman dalam perannya membentuk ekosistem penyelenggaraan negara di sektor pengawasan pelayanan publik. Ini adalah wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih dalam perumusan kebijakan publik berbasis aduan masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa pelayanan publik ini adalah bentuk paling konkret bagi kehadiran negara untuk rakyat. Ia juga mengapresiasi kinerja Ombudsman RI dalam hal pengawasan pelayanan publik.
“Kita mengapresiasi apa yang telah dijalankan Ombudsman selama lebih dari dua dekade. Menjadi institusi yang independen, memberikan pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk mencegah berbagai praktik maladministrasi,” jelas Menteri AHY saat diwawancarai secara terpisah di lokasi peluncuran,
Kementerian ATR/BPN pun berkomitmen akan turut serta memberikan keadilan pertanahan dan tata ruang, termasuk juga kaitannya dengan tujuan pengembangan pertumbuhan ekonomi. “Saya berharap sekali Kementerian ATR/BPN dapat bersinergi, berkoordinasi, serta berkolaborasi dengan lembaga seperti Ombudsman. Sebelumnya saya juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam hal pemberantasan mafia tanah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan senantiasa hadir sesuai fungsinya, khususnya dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang baik dan berkeadilan. “Dalam laporan yang masuk di Ombudsman Pusat maupun Daerah, ada beberapa yang berhubungan dengan pertanahan karena kegiatan pertanahan memang urusan yang melibatkan kepentingan banyak kalangan masyarakat,” pungkasnya.
