TajukPolitik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,05 triliun hingga akhir 2023.
Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI. AHY mengatakan, angka realisasi PNBP tersebut sebesar 121,89% atau jauh melampaui target pemerintah yang mencapai Rp 2,5 triliun untuk tahun 2023.
“Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 dari target sebesar Rp 2,5 triliun. Realisasi capaiannya mengembirakan karena melebihi target yakni Rp 3,05 triliun atau sekitar 121,89%,” kata AHY, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3).
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN mencatatkan capaian kinerja yang menggembirakan untuk Tahun Anggaran (TA) 2023. Berdasarkan DIPA TA 2023, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8,07 triliun. Adapun capaian realisasinya sebesar 7,874 atau sebesar 97,56%.
Lebih lanjut AHY mengatakan, ada tiga program yang menjadi prioritas kementerian sepanjang 2023, antara lain Akses Reform dengan realisasi 100%, Peta Zona Nilai Tanah realisasi 100%, dan data tanah ulayat realisasinya 100%.
Lalu ada 5 program yang melampaui target, yaitu pertama dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tarta Ruang (RDTR) untuk Kabupaten/Kota dengan realisasi 116,98%.
“Lalu Peta Tematik Pertanahan dan Ruang realisasinya 143,29%. Peta Bidang Tanah PTSL realisasinya 101,87%. Data dan informasi P4T, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, realisasinya 100,16%. Penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan realisasinya 120,32%,” paparnya.
Kemudian ada dua program yang hampir mencapai target yaitu SK Redistribusi dengan realisasinya 98,15% dan sertifikat hak atas tanah Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) realisasinya 96,24%.
AHY mengatakan, per Maret 2024 ini dari target 126 juta bidang tanah, Kementerian ATRBPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat.
“Di tahun 2024, kami menargetkan dapat mendaftarkan 9 juta bidang tanah sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun ini. Insya Allah pada tahun 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah, sehingga total terdaftar mencapai 100% sesuai dengan target pemerintah,” ujarnya.
Di samping itu, menurutnya pendaftaran tanah mendatangkan nilai tambah ekonomi yang cukup besar. Sejak ditetapkannya PTSl pada 2017 s.d 2023, economic value added yang diperoleh mencapai Rp 6.076 triliun.
