TajukNasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan kemajuan pesat dalam penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik (STE). Sejak program ini pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2023, jumlah sertifikat yang diproduksi telah meningkat drastis. Hingga September 2024, tercatat 891.939 sertifikat telah diterbitkan, atau 36 kali lipat dibandingkan dengan jumlah awal pada Februari 2024.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat menyambut baik inovasi sertifikat tanah dalam bentuk digital. Program STE, yang bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan keamanan dalam pengelolaan data pertanahan, telah mendapatkan respons positif di seluruh Indonesia. Peran Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin dan mendorong pelaksanaan program ini sangat signifikan, dengan salah satu faktor utama keberhasilannya adalah peningkatan jumlah Kantor Pertanahan yang siap memberikan layanan elektronik.
“Saat saya masuk ke kementerian ini, hanya ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang dapat memberikan layanan sertifikasi tanah elektronik. Hari ini, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 450 Kantor Pertanahan. Ini adalah peningkatan yang luar biasa, dan bisa dikatakan sebagai salah satu pencapaian besar kementerian ini,” ujar Menteri AHY dalam wawancara di Surabaya pada Selasa, 10 September 2024.
Menurut Menteri AHY, penerapan Sertifikat Tanah Elektronik membawa manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, terutama dalam hal keamanan hak atas tanah. Digitalisasi data pertanahan telah membuat sertifikat tanah lebih aman dari manipulasi, pemalsuan, atau duplikasi. Ini secara langsung mempersempit ruang gerak mafia tanah yang kerap berupaya merebut hak tanah masyarakat melalui cara-cara ilegal.
“Salah satu keunggulan sertifikat tanah elektronik adalah keamanan data yang tidak bisa dimanipulasi. Dengan seluruh informasi pertanahan yang sudah terekam secara digital, kita bisa memastikan bahwa setiap hak milik terlindungi dengan lebih baik,” kata AHY.
Namun, dengan transformasi digital ini, Menteri AHY juga menyadari pentingnya menjaga keamanan data yang dikelola oleh kementerian. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat sistem keamanan siber.
“Saya telah meminta kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk terus memperkuat sistem keamanan, karena di era digital, risiko serangan siber tetap ada. Kita harus memastikan data pertanahan yang dikelola ATR/BPN tetap aman dari segala bentuk ancaman,” tegasnya.
Selain fokus pada program sertifikat tanah elektronik, Menteri AHY hadir di Provinsi Jawa Timur untuk berbicara dalam sebuah forum internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga (Unair) pada Rabu, 11 September 2024. Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan membahas pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sebuah topik penting yang sejalan dengan kebijakan agraria dan tata ruang yang berkelanjutan.
Pencapaian Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan AHY dalam mempercepat penerbitan sertifikat tanah elektronik merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat hak-hak masyarakat atas tanah dan menghadirkan layanan yang lebih modern dan transparan. Dengan terus meningkatnya jumlah Kantor Pertanahan yang siap melayani sertifikasi elektronik, diharapkan program ini dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
