TajukPolitik – Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menegaskan wacana penundaan pemilu adalah kudeta konstitusi.
Menurutnya, sejak bergulir, rakyat menolak wacana tersebut dengan alasan apapun.
“Sejak wacana ‘kudeta konstitusi’ penundaan pemilu dan pilpres digulirkan sekitar Februari 2022, rakyat dengan tegas menolak, dengan alasan apapun,” ucapnya, dalam unggahannya, Selasa, (6/12).
Dia mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diselenggarakan pada 13-20 Maret lalu.
Hasilnya, 78,9 persen menolak dengan alasan pandemi Covid-19,79,8 persen menolak dengan alasan ekonomi dan 78,5 persen menolak dengan alasan pembangunan IKN.
Lanjut kata dia, penolakan masyarakat atas penundaan pemilu dan pilpres ini sangat tegas. Sehingga, apabila dipaksakan, pemerintah pasca 2024 tidak mempunyai legitimasi sama sekali.
“Penundaan pemilu dan pilpres berarti sama dengan kudeta, yaitu merebut kekuasaan pemerintah tanpa legitimasi rakyat,” tandasnya.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu kembali muncul wacana untuk penundaan pemilu terlontar dari mulut Ketua DPD RI.
Tak ada angin, tak ada hujan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendadak meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Tak sampai di situ, ia bahkan meminta agar masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diperpanjang dua tahun.
Alasannya, LaNyalla menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi habis untuk menangani pandemi Covid-19. Ia juga menuding bahwa Pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, usulan penambahan masa jabatan presiden selama dua tahun dilakukan agar rakyat bisa menebus dua tahun pemerintahan Jokowi yang dinilainya “terbuang” untuk menangani virus corona.
“Melihat Pak Jokowi udah dua tahun karena situasi Covid-19 beliau belum menampakkan hasilnya, yang sekarang aja dua tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah aja dua tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin,” usul LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11).
