TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya tata kelola tanah yang baik dalam upaya mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Dalam pidatonya di acara CNN Indonesia Awards 2024 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (25/9/2024), AHY menekankan bahwa tata kelola tanah tidak hanya memengaruhi tata ruang wilayah, tetapi juga berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan membangun kepercayaan publik.
“Jika tanah dikelola dengan baik, saya yakin ekonomi akan tumbuh pesat, investasi akan mengalir lebih lancar, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” ungkap AHY.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menegakkan aturan hukum di bidang pertanahan, terutama dengan memberantas mafia tanah yang telah lama merugikan masyarakat. Keberadaan mafia tanah, menurut AHY, menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam sektor properti.
“Keadilan harus ditegakkan untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan mendukung investasi. Hal ini juga penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045,” tambah AHY.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan berbagai upaya untuk mengatasi masalah mafia tanah. AHY menjelaskan bahwa melalui Operasi Gebuk Mafia Tanah, kementeriannya berhasil menyelamatkan potensi kerugian ekonomi sebesar Rp6 triliun hingga pertengahan September 2024. Salah satu hasil terbesar dari operasi tersebut terjadi di Jawa Tengah, dengan nilai potensi kerugian yang diselamatkan mencapai Rp3,4 triliun.
“Modus dan tindakan mafia tanah ditemukan di hampir seluruh daerah di Indonesia, meski skala kerugian yang diakibatkan bervariasi. Ini adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi di banyak wilayah,” kata AHY.
Keberhasilan operasi ini, lanjut AHY, tidak hanya mengembalikan hak masyarakat, tetapi juga memulihkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah tidak akan berhenti di sini. Kementerian ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan berbagai pihak terkait untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah di seluruh Indonesia.
Selain itu, AHY juga menegaskan komitmennya untuk mengusut segala bentuk keterlibatan pihak internal kementeriannya dalam jaringan mafia tanah. Menurutnya, reformasi di internal Kementerian ATR/BPN adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa semua proses pertanahan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.
“Ini adalah tugas yang berat, tetapi kami tidak akan berhenti sampai semua masalah ini terselesaikan. Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk indikasi mafia tanah, agar kami bisa segera menindaklanjutinya,” ujar AHY.
Dengan langkah-langkah tegas ini, AHY berharap tata kelola tanah di Indonesia akan semakin baik, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, iklim investasi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga optimistis bahwa melalui penegakan hukum yang adil dan kuat, visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan lebih cepat.
