Tajukpolitik – Partai Gerindra kecewa kepada Muhaimin Iskandar karena membuat keputusan menjadi Cawapres Anies secara sepihak tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikannya ke partai besutan Prabowo Subianto ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (1/9) lalu.
Dasco menegaskan PKB tidak pernah menyampaikan kepada pihaknya soal rencana PKB mengalihkan dukungan dari Capres Prabowo Subianto ke Capres Anies Baswedan.
Pihaknya juga tak diberitahu ihwal rencana menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres.
Dasco menjelaskan, PKB tidak pernah menyampaikan kepada Gerindra terkait pertemuan antara Muhaimin alias Cak Imin dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu. Pertemuan tersebut diketahui membahas rencana peralihan koalisi serta duet Anies-Imin.
“Kita kebetulan memang tidak diberitahu,” ujar Dasco.
Setelah kabar duet Anies-Imin itu berembus pada Kamis (31/8/2023), kata Dasco, PKB juga tak menyampaikan rencana tersebut kepada Gerindra.
“Memang komunikasi-komunikasi tentang rencana ini (duet Anies-Imin), kami tidak pernah diberitahu,” tambah Dasco.
Daco mengatakan, komunikasi antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Cak Imin baru terjadi pada Kamis malam. Lewat sambungan telepon, Imin meminta bertemu dengan Prabowo. Menteri Pertahanan itu menyanggupi bertemu pada hari ini pukul 18.30 WIB. Namun, belakangan pihak PKB membatalkan pertemuan tersebut.
Dasco menyebut, dirinya baru berkomunikasi dengan utusan Imin pada Jumat malam, tepat setelah PKB memutuskan menerima tawaran Nasdem. “Saya dikontak oleh utusan dari Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa mereka sudah menerima tawaran koalisi atau kerja sama politik dengan Partai Nasdem,” tutur Dasco.
Ketika ditanya apakah Gerindra merasa dikhianati atas keputusan PKB tersebut, Dasco tak menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa Partai Gerindra menghormati keputusan PKB tersebut.
“Pada prinsipnya Gerindra menghormati hak politik dari masing-masing partai politik, nah langkah yang diambil oleh PKB kami hormati dan kami juga melihat ini sebagai suatu langkah politik, sehingga kami hormati,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
