Tajukpolitik – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LMA), Ray Rangkuti, mengatakan kecurangan Pemilu 2024 semakin masif dalam proses tahapan pelaksanaan hingga menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
Hal tersebut bagi Ray, telah menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Ray merinci, kecurangan dalam proses pemilu itu setidaknya dapat dilihat dari adanya tiga aspek.
Pertama, kata Ray, penyelenggaranya tidak independen, pemerintah yang tidak netral dan peserta yang menggunakan segala cara untuk meraup suara, termasuk di dalamnya melakukan praktik manipulasi, intimidasi maupun politik uang.
“Presiden sebagai kepala negara seharusnya tidak boleh menunjukkan sikap berpihak kepada siapapun, karena dia memiliki instrumen kekuasaan,” kata Ray dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Menakar Kecurangan Pemilu 2024” di Jakarta, dikutip, Sabtu (10/6).
Lalu yang kedua, Ray juga menyoroti para penyelenggara pemilu yang tidak memiliki sikap independen dan cenderung tunduk terhadap partai politik melalui Komisi II DPR RI.
“Kalau ada istilah petugas partai, ini penyelenggara pemilu adalah petugas Komisi II,” tambah Ray.
Selain itu, untuk yang ketiga, lanjut Ray, terkait penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Hal tersebut, menurut Rey, tentu saja akan mempersulit pengawasan dan pengawalan terhadap dana yang masuk ke partai politik.
“Padahal, sumbangan dana kampanye adalah hulu dari persoalan politik uang. Ketentuan ini sudah berlaku dua kali dalam pemilu. Ini jelas merugikan kita,” ujar Ray.
Untuk diketahui, saat ini proses tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Namun, ditengah perjalanannya, banyak hambatan yang terjadi. Apalagi ditambah dengan pengakuan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe, tentu saja ini akan semakin memberatkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, adil dan jujur.
