TAJUKNASIONAL.COM Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Manggarai menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin (4/5/2026).
Agenda tersebut membahas rencana pembangunan industri dan kebijakan penanaman modal di daerah.
Sekretaris fraksi, Arlan Nala, menyatakan bahwa pihaknya menerima kedua Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Namun, ia menegaskan adanya sejumlah hal penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Salah satu sorotan utama adalah kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai. Menurut Arlan, kualitas jalan dan jembatan masih menjadi hambatan utama dalam menarik minat investor.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena berperan sebagai akses utama bagi aktivitas ekonomi.
Selain infrastruktur, Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah daerah memperjelas status aset tetap guna mencegah potensi sengketa di masa mendatang.
Mereka turut mendorong percepatan digitalisasi layanan pendapatan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Dalam aspek ketenagakerjaan, fraksi mengusulkan agar investor diwajibkan menyerap hingga 80 persen tenaga kerja lokal.
Baca juga: Gaungkan Solidaritas, Demokrat Apresiasi Gerakan 1.000 Pendonor Darah di Jakarta
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
