Sartono menilai percepatan produksi minyak dan gas bumi nasional menjadi kunci mitigasi gejolak eksternal.
Ia menyoroti capaian produksi hulu migas oleh Pertamina Hulu Energi yang mencapai sekitar 1,03 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang 2025 sebagai modal positif.
Namun, menurutnya, peningkatan eksplorasi, monetisasi cadangan baru, serta adopsi teknologi modern tetap diperlukan.
Komisi XII DPR, lanjut dia, akan mendorong pembenahan regulasi dan kebijakan fiskal yang lebih kompetitif guna menarik investasi produktif di sektor energi.
Tujuannya, menjaga kedaulatan energi agar Indonesia tidak semata menjadi pembeli di pasar global.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan mengalihkan sebagian impor migas dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke AS.
Nilai pembelian energi dari AS dalam kesepakatan tersebut mencapai US$15 miliar.
Dokumen resmi yang dirilis Gedung Putih menyebutkan Indonesia akan mengimpor LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah US$4,5 miliar, dan BBM sebesar US$7 miliar.
Baca juga: Sahur Bersama Kader Demokrat, TRH Minta Demokrat Aceh Perkuat Konsolidasi Menuju 2029
Pemerintah menegaskan volume impor tidak akan meningkat, melainkan dialihkan dari sumber sebelumnya.
