Program tersebut menjadi wujud komitmen negara untuk mencegah anak putus sekolah akibat kendala ekonomi.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan seperti kesenjangan akses digital, tekanan ekonomi keluarga, hingga angka putus sekolah di sejumlah wilayah.
Ia mendorong sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Sekolah diminta aktif membina, orang tua mendampingi anak secara konsisten, dan pemerintah memperkuat pengawasan.
Dalam dialog tersebut, Ibas juga mendengar aspirasi dari Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo terkait kesejahteraan guru, termasuk persoalan tenaga PPPK paruh waktu dan minimnya minat menjadi kepala sekolah karena keterbatasan tunjangan.
Kebutuhan revitalisasi gedung sekolah turut menjadi perhatian.
Menanggapi hal itu, Ibas menegaskan komitmennya memperjuangkan pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di tingkat pusat.
Baca juga: Partai Demokrat Masih Kaji Parliamentary Threshold di RUU Pemilu: Herman Khaeron Ingatkan Putusan MK
Ia memastikan aspirasi daerah akan diperkuat dengan data lapangan agar kebijakan pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan riil, demi melahirkan generasi unggul dan berdaya saing.
