Ia mengungkapkan, banyak calon kepala daerah dari Partai Demokrat menyampaikan keluhan terkait tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung.
Bahkan, Pilkada 2024 disebut sebagai salah satu kontestasi paling berat dan mahal, ditandai dengan maraknya pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah.
“Biaya politiknya sangat tinggi. PSU saja terjadi berkali-kali. Semua ini akan menjadi bahan kajian yang kami masukkan dalam pembahasan,” jelas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.
Meski demikian, Dede menekankan bahwa wacana pilkada tak langsung tidak akan dibahas secara tergesa-gesa.
Hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Ia menyebut terdapat dua opsi pembahasan ke depan, yakni menggabungkannya dengan RUU Pemilu melalui skema kodifikasi atau omnibus law, atau membahasnya secara terpisah setelah RUU Pemilu disahkan.
Baca juga: Soal Sistem Pilkada ke Depan, Demokrat Tegaskan Sejalan dengan Presiden Prabowo
“Prosesnya masih panjang. Jangan terburu-buru. Biarkan panitia kerja membahasnya tahap demi tahap,” pungkas Dede.
