Tajukpolitik – Komisi I DPR RI mengkritik protes Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid. Menurutnya, kasus kekerasan dilakukan oleh oknum TNI kepada relawan Ganjar tidak perlu ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pilpres.
“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” tegas Meutya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/1).
Bagi Meutya, jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, maka perlu diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.
“Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan.” lanjut Meutya.
Meutya juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.
Sebagai contoh, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023 menempatkan TNI di tingkat teratas dengan presentase kepercayaan publik mencapai 91,2 persen.
“TNI adalah kebanggan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis.” tutur Meutya.
