Dampak kerugian tersebut, lanjutnya, sangat terasa pada anggaran negara.
Keterbatasan ruang fiskal berimbas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan transisi energi, sementara masyarakat di sekitar wilayah tambang justru menanggung kerusakan lingkungan jangka panjang.
Sartono berharap penindakan terhadap oknum aparat yang koruptif dan kolutif dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia tambang dan energi secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Dengan demikian, tujuan hilirisasi yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai serta memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pelanggaran hukum terkait penyelundupan dan kegiatan ilegal.
Arahan tersebut disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Baca juga: Wujudkan Kepedulian Sosial dan Inklusi Disabilitas, Demokrat Gelar Bulan Bakti
Presiden menekankan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat.
