Selain persoalan logistik, Gusti juga mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi masalah kesehatan pascabanjir.
Lingkungan yang tergenang dalam waktu lama dinilai berisiko memicu berbagai penyakit, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
“Kesehatan warga juga harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai setelah banjir surut, muncul persoalan baru berupa penyakit menular,” katanya.
Ia juga menyinggung manajemen penyaluran bantuan yang dinilai belum optimal.
Bantuan yang bersumber dari anggaran tahun 2025, menurutnya, seharusnya telah disalurkan sepenuhnya pada akhir Desember lalu.
Sementara itu, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 115 desa di tujuh kecamatan terdampak banjir.
Sebanyak 22.803 rumah terendam, dengan 11.611 di antaranya terendam total.
Akibatnya, 4.662 warga terpaksa mengungsi ke posko darurat maupun ke rumah kerabat di wilayah yang lebih tinggi.
Salah satu wilayah terparah berada di bantaran Sungai Martapura.
Di Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, sekitar 85 persen permukiman terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 sentimeter di jalan desa dan setinggi paha orang dewasa di dalam rumah warga.
Baca juga: Soal Sistem Pilkada ke Depan, Demokrat Tegaskan Sejalan dengan Presiden Prabowo
“Sekarang sudah masuk tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah harus fokus penuh membantu korban banjir, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” tegas Gusti.
