Tajukpolitik – Aktivis HAM, Haris Azhar, menegaskan laporan oleh Relawan Jokowi terkait kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung kepada Jokowi tidak bisa diproses oleh kepolisian.
Pasalnya, ujar Haris, pasal penghinaan terhadap Presiden telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil, pasal penghinaan kepada Presiden tidak akan digunakan dalam kasus tersebut.
Haris menjelaskan dalam kasus Rocky Gerung, Jokowi harus sebagai person atau orang yang melaporkan. Secara substansi materilnya, kata dia, juga harus dilihat apakah Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi.
Haris juga menerangkan Relawan Jokowi itu tidak bisa disebut sebagai representasi Jokowi. Namun mereka hanya sebagai representasi dukungan politik kepada Presiden Jokowi.
“Relawan dan kelompok apapun itu ya, mereka nggak representatif. Dia adalah representasi dukungan politik iya, tapi dalam kepentingan hukum untuk menempuh hukum pidana nggak ada representatif,” ujar Haris Azhar.
Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah Relawan Presiden Jokowi yang melayangkan laporan kepada Rocky Gerung antara lain adalah Barikade 98, Foreder, Sekber Jokowi nusantara, ABJ, JPKP, SOLMET, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, AKAR, Indonesia Hari Ini (IHI), SEKNAS, dan Bara JP, mereka telah mendatangi Bareskrim pada Senin 31 Juli 2023 untuk melaporkan pengamat politik tersebut.
Relawan beranggapan bahwa Rocky Gerung telah menyampaikan umpatan kepada Presiden Jokowi. “Hari ini kita melihat video Rocky Gerung, yang menyatakan jokowi baj***an t***l, dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap presiden” ujar Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani.
Laporan terhadap Rocky Gerung ini pun sebenarnya telah ditolak oleh aparat kepolisian. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengaku tidak akan melaporkan Rocky Gerung. Jokowi menganggapi ini hanyalah masalah kecil saja.
