Tajukpolitik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Willem Wandik, meminta agar Undang-undang khusus bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memperhatikan dan memproteksi hak-hak masyarakat adat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka Penyusuan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).
Willem berharap agar undang-undang khusus bagi DKI dalam prakteknya berjalan sesuai harapan semua pihak.
“Undang-undang khusus bagi DKI dalam prakteknya apakah memang berjalan sesuai harapan atau tidak tentunya ini menjadi perhatian kita bersama,” ujar Willem.
Salah satu yang menjadi perhatian bagi politisi asal Papua ini adalah dengan proteksi hak-hak masyarakat adat dan juga kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh DKI memang ada dalam undang-undang.
Ia pun lalu mengusulkan adanya peraturan daerah khusus (Perdasus) sehingga bisa memberikan penguatan dalam pelaksanakan sebagai daerah khusus. Salah satu isi dari Perdasus tersebut adalah terkait pemimpin daerah.
“Takutnya jangan sampai ke depan nanti yang masuk dalam bursa pencalonan gubernur, walikota dan lain-lain jangan-jangan orang dari luar yang muncul nanti,” tutur Willem.
Ketua DPD Partai Demokrat Papua ini khawatir nantinya jika tidak diproteksi melalui Perdasus, tak ada kesempatan bagi putra daerah menjadi calon kepala daerah.
“Kalau tidak diproteksi karena tidak ada Perdasus-Perdasus itu. sehingga kalau diatur baik sehingga warga kita khususnya masyarakat akan selalu punya porsi, punya kesempatan berkompetisi secara fair untuk selalu hadir dalam pencalonan kepala daerah,” jelas Willem.
Selain itu, Perdasus pun diharapkan dapat menjadikan para putra daerah memiliki peluang yang besar menjadi kepala daerah.
“Jangan sampai ke depan terus tersisih, terpinggirkan akhirnya tidak pernah ada peluang lagi,” tegasnya.
