TAJUKNASIONAL.COM – Berangkat dari desa kecil di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Irwan Fecho menjelma menjadi salah satu figur penting dalam dunia politik dan aktivisme lingkungan Indonesia.
Dengan semangat muda dan idealisme tinggi, ia membawa harapan masyarakat Bumi Etam hingga ke jantung pemerintahan di Ibu Kota Jakarta.
Irwan Fecho lahir pada 30 April 1979 di Sangkulirang, Kutai Timur. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Palakka, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Sangkulirang dan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Samarinda.
Perjalanan pendidikannya tidak berhenti di sana. Irwan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Terbuka (2010), kemudian Magister Manajemen Hutan dari Universitas Mulawarman (2012), dan akhirnya menyelesaikan studi doktoralnya di bidang Manajemen Tata Ruang dan Kehutanan, juga di Universitas Mulawarman, pada 2020.
Sebelum terjun ke dunia politik, Irwan telah menapaki karier panjang sebagai birokrat di bidang kehutanan. Ia sempat bertugas sebagai staf di Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) Samarinda pada 1998–2004.
Setelah itu, ia melanjutkan kariernya di Dinas Kehutanan Kutai Timur selama satu dekade, hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Seksi Penatagunaan dan Perpetaan Dinas Kehutanan Kutai Timur pada 2004–2016.
Pada 2018, ia memutuskan keluar dari status ASN dan bekerja di sektor swasta sebagai staf di PT Tho Sangkulirang Mandiri.
Langkah politik Irwan dimulai saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Ia terpilih dengan perolehan suara sebesar 40.329 dan duduk di Komisi V DPR RI.
Di Senayan, Irwan dikenal sebagai suara lantang dari Kalimantan Timur, khususnya dalam isu-isu lingkungan, pemerataan pembangunan, dan keadilan fiskal antara pusat dan daerah.
Namanya mencuat ke publik pada tahun 2020 saat mikrofonnya diduga dimatikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja.
Kala itu, Irwan sedang menyampaikan interupsi yang mengkritik potensi kerusakan lingkungan serta dampak negatif RUU terhadap masyarakat kecil.
Sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat, Irwan dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Fraksi, anggota Badan Anggaran DPR RI, serta Kapoksi di Komisi V.
Ia juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat dan Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kini, Irwan kembali mendapat kepercayaan besar dari Partai Demokrat. Pada Minggu, 23 Maret 2025, Ketua Umum AHY resmi menunjuk Irwan Fecho sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat periode 2025–2030.
Tak hanya itu, ia juga diumumkan sebagai salah satu Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, mendampingi Ketua Majelis Tinggi SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dalam menentukan arah strategis partai ke depan.
Tak hanya fokus di panggung politik, Irwan juga dikenal aktif memperjuangkan isu-isu lingkungan hidup.
Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni SKMA serta Ketua Umum Forum Peduli Hutan Indonesia, menegaskan dedikasinya terhadap pelestarian alam, terutama hutan Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia.
Salah satu agenda penting yang terus diperjuangkannya adalah keadilan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas dan batu bara.
Menurutnya, Kalimantan Timur menanggung dampak besar dari aktivitas industri ekstraktif, namun tidak mendapatkan alokasi dana yang sebanding dari pemerintah pusat. Irwan juga konsisten mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kaltim.
Dengan idealisme dan pengalaman yang kuat, Irwan Fecho terus melangkah sebagai representasi masyarakat Kalimantan Timur yang mendambakan perubahan nyata dan pembangunan berkeadilan.
Ia menjadi bukti bahwa dari desa kecil di Bumi Etam, suara bisa menggema hingga ke gedung parlemen, asal disuarakan dengan tekad dan keberanian.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
