Selain itu, Pemkab juga tetap mengalokasikan anggaran lebih dari Rp10 miliar untuk pembangunan fasilitas kesehatan, yang menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih memungkinkan jika prioritas ditetapkan dengan tepat.
Terkait klaim penolakan Perda oleh Pemprov Banten, Anas menantang Pemkab Serang untuk menunjukkan dokumen resmi hasil evaluasi provinsi.
Ia menegaskan bahwa pembatalan Perda tidak dapat dilakukan tanpa prosedur dan bukti administratif yang jelas.
Lebih jauh, DPRD menilai pembangunan Puspemkab bersifat mendesak karena sejumlah gedung yang selama ini digunakan dinas Kabupaten Serang berada di wilayah Kota Serang dan mulai diminta kembali oleh pemerintah kota.
Beberapa instansi bahkan disebut harus segera meninggalkan gedung yang ditempati.
Meski demikian, Pemkab Serang tetap menegaskan fokus utama saat ini adalah penyehatan keuangan.
Baca juga: Wujudkan Kota Global, Demokrat Dorong IKM Terlibat Aktif dalam Arah Industri Jakarta 2026–2046
Zaldi menyebut pembangunan Puspemkab masih berjalan terbatas untuk beberapa unit, sembari menunggu kondisi fiskal daerah benar-benar stabil dan tidak lagi mengalami defisit.
