TAJUKNASIONAL.COM Bonus demografi tidak otomatis menjadi kekuatan bagi Indonesia apabila tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas.
Karena itu, pendidikan harus menjadi fondasi utama untuk memastikan generasi muda mampu mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan dalam Lomba Rakyat yang digelar Partai Demokrat.
Salah satu peserta, Ilham, pelajar dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Haur Kuning, Ciamis, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya memperkuat pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tengah bonus demografi.
Dalam pidatonya, Ilham mengajak generasi muda melihat secara kritis kondisi pendidikan Indonesia saat ini.
Menurutnya, besarnya jumlah penduduk usia produktif belum otomatis menjadi modal kekuatan bangsa apabila tidak disertai kualitas sumber daya manusia yang memadai.
“Apakah bonus demografi di mana rata-rata penduduk Indonesia yang telah memasuki usia produktif telah otomatis menjadi modal kekuatan bagi Indonesia di masa depan? Jawabannya tidak, jika tidak dibarengi oleh sumber daya manusia,” ujar Ilham.
Ia menyoroti masih adanya ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok.
Selain itu, menurutnya, terdapat persoalan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri global.
Bagi Ilham, persoalan tersebut tidak harus dijawab dengan memulai semuanya dari awal. Indonesia dapat belajar dari sejarah sekaligus meneruskan berbagai kebijakan yang telah memberikan perhatian terhadap pendidikan.
Ia menilai sejumlah kebijakan pada masa Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Ilham menyebut pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, lahirnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program beasiswa Bidikmisi, serta upaya peningkatan kualitas guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta sertifikasi.
Menurut Ilham, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak semestinya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas diri.
Lalu, ia mengajukan sejumlah langkah yang menurutnya perlu dilakukan untuk melanjutkan dan mempercepat kedaulatan pendidikan.
Pertama, mengawal akses pendidikan inklusif berbasis teknologi.
Kedua, mendorong reformasi pendidikan agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja.
