Tajukpolitik – Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons keras usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta agar politik uang dilegalkan saat pemilu.
Peneliti ICW, Seira Tamara, menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencurigakan, mengingat kemungkinan bahwa Hugua sendiri mungkin memenangkan kontestasi dengan mengandalkan politik uang.
“Pernyataan bahwa jika politik uang tidak dilegalkan maka akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menunjukkan logika berpikir yang sangat berbahaya. Hal ini berpotensi melanggengkan praktik korupsi,” ujar Seira, Rabu (15/5).
Menurut Seira, biaya politik yang tinggi dalam pencalonan turut memperkuat lingkaran korupsi politik. Ia menambahkan bahwa meskipun korupsi dibatasi, tidak menjamin akan lebih mudah diawasi.
Seira menegaskan bahwa pernyataan Hugua sangat tidak pantas dan menunjukkan kurangnya integritas serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.
“Pernyataan ini semakin memperlihatkan bahwa wakil rakyat kita melihat kontestasi elektoral sebagai pertarungan uang, bukan gagasan,” jelas Seira.
Menurut Seira, anggota DPR seharusnya mengusulkan regulasi yang dapat meminimalisir bahkan memberantas politik uang, bukannya melanggengkan praktik tersebut.
“Untuk menarik dukungan publik, berikan gagasan kebijakan yang bagus, bukan dengan membeli suara rakyat,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan KPU di Senayan, Jakarta, Hugua mengusulkan agar KPU melegalkan politik uang melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan batasan tertentu.
Menurut Hugua, masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan politik uang. Selain itu, ia mengklaim bahwa Bawaslu akan lebih mudah mengawasi jika politik uang dilegalkan.
“Sebab jika tidak dilegalkan, kita akan terus bermain kucing-kucingan, dan pemenangnya adalah para saudagar,” ujar Hugua.
Usulan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk ICW, yang menilai bahwa legalisasi politik uang hanya akan memperparah masalah korupsi di Indonesia.
Dengan adanya polemik ini, penting bagi publik dan pemangku kepentingan untuk menolak legalisasi politik uang demi menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu. Komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi para wakil rakyat.
